Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu model politik di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Jika kabinet kehilangan kepercayaan, maka dapat diganti. Artikel ini mengulas secara lengkap konsep sistem parlementer, karakteristik utama, kelebihan, kekurangan, serta contoh penerapannya di berbagai negara. Apa Itu Sistem Pemerintahan Parlementer? Sistem parlementer berasal dari istilah bahasa Prancis parler yang berarti “berbicara”. Hal ini mencerminkan aktivitas diskusi dan pengawasan parlemen dalam proses pemerintahan. Dalam sistem ini, perdana menteri dan kabinetnya diangkat dari parlemen dan harus mendapatkan kepercayaan legislatif agar tetap berkuasa. Menurut ahli politik Maurice Duverger, sistem parlementer adalah pemerintah yang dibentuk oleh partai atau koalisi mayoritas di parlemen. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen secara langsung. Definisi Merriam-Webster menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif nyata berada di kabinet, yang anggotanya berasal dari legislatif dan bertanggung jawab bersama-sama pada parlemen. Baca Juga : Mengenal Sistem Pemerintahan Presidensial Secara Lengkap Ciri-Ciri Khas Sistem Parlementer Perdana menteri merupakan anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas atau koalisi partai di legislatif. Kabinet bertanggung jawab kolektif kepada parlemen dan harus mengundurkan diri jika kehilangan dukungan. Kepala negara berperan simbolis, sedangkan kepala pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif. Hubungan antara legislatif dan eksekutif bersifat fusi kekuasaan, bukan pemisahan seperti sistem presidensial. Kelebihan Sistem Parlementer Responsif terhadap dukungan parlemen karena pemerintahan dapat diganti kapan saja jika kehilangan kepercayaan. Fleksibilitas pergantian kabinet tanpa harus menunggu masa jabatan habis, menjaga stabilitas politik. Koordinasi erat antara legislatif dan eksekutif memudahkan pembentukan kebijakan. Pemerintahan koalisi memungkinkan representasi lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat. Kekurangan Sistem Parlementer Potensi instabilitas politik jika mayoritas di parlemen rapuh atau koalisi mudah pecah. Konsentrasi kekuasaan dalam partai mayoritas dapat melemahkan fungsi pengawasan. Kurangnya pemisahan kekuasaan menyebabkan mekanisme checks and balances kurang maksimal. Ketergantungan tinggi pada disiplin partai politik yang dapat membatasi independensi kebijakan. Baca Juga : Mengenal Tiga Sistem Pemerintahan di Dunia Secara Lengkap (Ar) Referensi : “Parliamentary system.” Encyclopaedia Britannica. “PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNMENT.” Unit IV, University of Kashmir. “Parliamentary System of Government — Ulearngo”. “Parliamentary System.” Tone Academy. Merriam-Webster, “parliamentary government.”  

Wamena - Sistem pemerintahan presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana presiden terpilih memegang jabatan sebagai kepala negara dan pemerintahan secara independen dari legislatif, artikel ini menjelaskan pengertian, karakteristik, kelebihan dan kekurangannya sebagai panduan lengkap bagi pemahaman publik Apa Itu Sistem Pemerintahan Presidensial? Secara etimologis, istilah “Presidensial” berasal dari bahasa Inggris presidential, yang bersumber dari kata dasar president (presiden), yaitu kepala negara yang sekaligus memimpin pemerintahan. Kata president sendiri berasal dari bahasa Latin praesidens (bentuk dari praesidere) yang berarti memimpin, mengawasi, atau duduk di depan. Dalam konteks ilmu politik, sistem pemerintahan presidensial adalah bentuk sistem pemerintahan di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif secara penuh dan tidak bertanggung jawab kepada lembaga legislatif (parlemen), melainkan langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum Baca Juga : Sistem Noken Papua, Demokrasi Unik di Tanah Papua Pengertian Menurut Para Ahli: Maurice Duverger Menjelaskan bahwa sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, kecuali melalui mekanisme hukum seperti impeachment. Herman Finer Menjelaskan bahwa sistem presidensial menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan kekuasaan yang berasal dari mandat rakyat. C.F. Strong Mengartikan sistem presidensial sebagai sistem di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif terpisah secara tegas, sehingga tidak ada dominasi satu lembaga atas lembaga lainnya. Bagir Manan (ahli hukum tata negara Indonesia) Menyebut bahwa sistem presidensial merupakan sistem yang menekankan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara fungsional. Karakteristik Utama Sistem Presidensial Beberapa ciri khas yang sering ditemukan pada sistem pemerintahan presidensial antara lain: Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui sistem yang ditentukan undang-undang, bukan oleh parlemen. Presiden memegang jabatan tetap dengan masa jabatan yang jelas dan tidak mudah dijatuhkan oleh legislatif hanya karena isu politik biasa. Eksekutif dan legislatif memiliki legitimasi yang berbeda dan saling berdiri sendiri, sehingga parlemen tidak secara otomatis dapat membubarkan presiden atau kabinetnya hanya karena kehilangan dukungan mayoritas legislatif. Adanya mekanisme checks and balances atau saling kontrol antara lembaga-lembaga pemerintahan, agar tidak terjadi penguasaan kekuasaan oleh satu lembaga saja. Baca Juga : Mengenal Tiga Sistem Pemerintahan di Dunia Secara Lengkap Kelebihan Sistem Presidensial Sistem ini memiliki sejumlah keunggulan yang sering dikemukakan oleh para pendukungnya, yaitu: Stabilitas kepemimpinan: Karena presiden memegang jabatan tetap dan tidak bergantung langsung pada politik parlemen, perubahan pemerintahan tidak terjadi terlalu sering akibat pergantian mayoritas legislatif. Legitimasi langsung: Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dianggap memiliki mandat yang jelas, sehingga rakyat merasa memiliki wakil eksekutif yang mewakili suara mereka. Pemisahan kekuasaan yang jelas: Dengan pembagian yang tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, potensi penyalahgunaan kekuasaan bisa dikurangi jika mekanismenya berjalan baik. Kekurangan Sistem Presidensial Namun demikian, sistem ini juga menghadirkan tantangan dan kelemahan yang tidak bisa diabaikan, seperti: Potensi deadlock legislatif-eksekutif: Karena presiden dan parlemen dipilih secara terpisah dan tidak bergantung satu sama lain, terdapat risiko konflik antar lembaga yang menghambat proses legislasi atau pemerintahan sehari-hari. Kesulitan dalam penggantian pimpinan: Jika presiden gagal, sistem mungkin lebih sulit melakukan pergantian cepat dibanding sistem parlementer yang memungkinkan parlemen mengganti perdana menteri lebih fleksibel. Kekuatan eksekutif yang terlalu besar: Meskipun ada mekanisme kontrol, dalam praktiknya presiden bisa memiliki ruang manuver yang cukup luas Negara yang Menganut Sistem Presidensial: Beberapa negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial antara lain: Amerika Serikat Indonesia Filipina Brasil Meksiko Baca Juga : Verifikasi Parpol : Tahapan, Dasar Hukum, dan Upaya Mencegah Kecurangan dalam Pemilu Relevansi Sistem Presidensial di Indonesia: Indonesia secara tegas menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, terutama setelah amandemen, di mana presiden memiliki kedudukan yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki kewenangan untuk mengangkat menteri. Namun, kekuasaan presiden tetap diawasi oleh DPR dan lembaga-lembaga lain sebagai wujud checks and balances. Sistem pemerintahan presidensial ini juga dianggap efektif dalam menjaga stabilitas politik karena masa jabatan presiden bersifat tetap, meski di sisi lain menuntut kedewasaan politik agar tidak terjadi kesenjangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. (Ar) Referensi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Maurice Duverger, Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (2003) C.F. Strong, Modern Political Constitutions Encyclopedia Britannica, “Presidential System of Government”  

Wamena - Sistem pemerintahan merupakan cara suatu negara mengatur, membagi, dan menjalankan kekuasaan antara lembaga negara. Artikel ini membahas tiga sistem pemerintahan di dunia antara lain presidensial, parlementer, dan semi-presidensial, beserta ciri serta contoh negaranya secara ringkas dan mudah dipahami. Sistem Pemerintahan Presidensial Sistem ini menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan yang tetap. Ciri-ciri: Presiden memimpin kabinet tanpa bisa dijatuhkan oleh parlemen. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpisah tegas. Pemilihan presiden dan legislatif dilakukan secara terpisah. Contoh negara: Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Brasil. Baca Juga : Verifikasi Parpol : Tahapan, Dasar Hukum, dan Upaya Mencegah Kecurangan dalam Pemilu Sistem Pemerintahan Parlementer Dalam sistem parlementer, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan, sementara kepala negara (raja/presiden) berperan simbolis. Ciri-ciri: Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Jika kehilangan dukungan, perdana menteri bisa diganti. Kepala negara tidak terlibat dalam kebijakan pemerintahan harian. Contoh negara: Inggris, Jepang, Belanda, Kanada. Sistem Pemerintahan Semi-Presidensia Sistem ini merupakan kombinasi antara presidensial dan parlementer. Negara memiliki presiden dan perdana menteri yang berbagi kekuasaan eksekutif. Ciri-ciri: Presiden mengurus urusan luar negeri dan keamanan. Perdana menteri mengatur pemerintahan harian. Parlemen berperan aktif dalam pengawasan pemerintah. Contoh negara: Prancis, Rusia, Korea Selatan. Kesimpulan Ketiga sistem pemerintahan ini menjadi dasar pengelolaan kekuasaan di berbagai negara. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya politik, serta konstitusi masing-masing negara. Memahami perbedaan sistem pemerintahan membantu kita mengenali bagaimana negara menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab publik. Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi politik masyarakat, KPU Kabupaten Jayawijaya turut aktif mensosialisasikan edukasi tentang sistem pemerintahan dan demokrasi, agar masyarakat semakin memahami perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. (Ar) Baca Juga : Fungsi Partai Politik Menurut Undang - Undang Referensi : Britannica.com – Forms of Government Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia – Sistem Pemerintahan di Dunia

Wamena - Halo Sahabat Pemilu, ayo pahami secara menyeluruh apa itu mutasi PNS, jenis-jenisnya, serta panduan lengkap mengenai alur dan syarat pengajuan mutasi PNS di Indonesia, agar proses perpindahan tugas Anda berjalan lancar dan sesuai regulasi. Apa Itu Mutasi PNS? Mutasi PNS adalah perpindahan pegawai negeri dari satu tempat kerja ke tempat lain, baik antarjabatan, antarinstansi, maupun antardaerah. Tujuannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan organisasi, tapi juga memberikan kesempatan bagi pegawai untuk berkembang dan menambah pengalaman baru. Adanya mutasi ini sebetulnya untuk memastikan pemerataan SDM di seluruh daerah. Jadi, kita bisa hindari adanya kelebihan pegawai di satu tempat, dan setiap wilayah bisa mendapatkan orang-orang yang dibutuhkan. Ini membuktikan bahwa mutasi bukan cuma soal pindah tugas, tapi juga cara instansi membina dan memajukan karier kita sebagai pegawai. Baca Juga : PPPK dan PNS : Perbedaan Status, Hak, dan Proses Seleksi ASN Jenis-Jenis Mutasi PNS Mutasi PNS dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Mutasi antar jabatan yaitu pindah ke jabatan lain yang setara dalam satu instansi. Mutasi antar instansi yaitu pindah dari satu instansi pemerintah ke instansi lainnya. Mutasi antar daerah yaitu pindah dari satu pemerintah daerah ke daerah lain. Mutasi karena promosi yaitu pindah jabatan karena kenaikan posisi atau tanggung jawab. Setiap jenis mutasi punya prosedur dan persyaratan yang sedikit berbeda, tergantung pada aturan di instansi masing-masing. Proses Mutasi PNS Proses atau alur mutasi PNS diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui sistem kepegawaian nasional (SAPK dan e-Mutasi). Berikut tahapan umumnya: Pengajuan Permohonan Mutasi  Pegawai mengajukan surat permohonan mutasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi asal, dilengkapi dengan berkas pendukung seperti SK terakhir, SKP dua tahun terakhir, dan surat rekomendasi atasan. Verifikasi Data oleh Instansi Asal  Instansi asal memeriksa berkas masuk dan memberikan surat persetujuan mutasi keluar jika memenuhi persyaratan. Persetujuan dari Instansi Tujuan Instansi tujuan memberikan surat kesediaan menerima pegawai yang bersangkutan, biasanya berdasarkan formasi jabatan yang tersedia atau kosong. Proses Administrasi di BKN Berkas permohonan mutasi dikirim ke BKN untuk diverifikasi dan diproses melalui sistem e-Mutasi. Jika dinyatakan lengkap dan sesuai, BKN menerbitkan persetujuan teknis (Pertek) mutasi. Penetapan SK Mutasi oleh PPK Berdasarkan Pertimbangan Teknis (Pertek) yang dikeluarkan BKN, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berwenang kemudian menetapkan Surat Keputusan (SK) Mutasi. Dengan diterbitkannya SK tersebut, status perpindahan tugas pegawai dinyatakan sah secara hukum. Pelaporan dan Penugasan Awal di Instansi Baru Setelah SK terbit, PNS memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan diri dan mulai melaksanakan tugas di unit kerja yang baru. Kehadiran dan keaktifan tersebut wajib dipenuhi selambat-lambatnya pada waktu yang tertulis dalam SK mutasi.  Syarat Mutasi PNS Sebelum mengajukan mutasi, PNS harus memenuhi beberapa syarat yang juga dijelaskan dalam regulasi BKN, antara lain: Sudah bekerja minimal 2 tahun di instansi asal. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Mendapat persetujuan dari atasan langsung dan instansi asal. Jabatan dan kualifikasi sesuai kebutuhan instansi tujuan. Melampirkan dokumen lengkap seperti: SK CPNS dan SK PNS SK pangkat dan jabatan terakhir SKP dua tahun terakhir Surat rekomendasi atasan Surat kesediaan instansi tujuan Surat keterangan sehat (jika diminta) Baca Juga : Apakah PPPK Bisa Jadi PNS? Ini Penjelasan Lengkap Sesuai UU ASN Kesimpulan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan mutasi PNS sebagai bagian fundamental dari manajemen karier ASN. Tujuan dasarnya adalah menyeimbangkan sebaran pegawai antarinstansi dan memberikan jalur bagi ASN untuk meningkatkan kemampuan. Bagi organisasi seperti KPU Kabupaten Jayawijaya, kebijakan mutasi sangat vital untuk memaksimalkan penempatan staf dan menjaga efektivitas kinerja lokal. Dengan menguasai syarat dan prosedur resmi dari BKN, pegawai dapat memastikan bahwa proses kepindahan berjalan sesuai aturan, transparan, dan tanpa hambatan. (Ar) Download PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2OT9 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI Referensi : Badan Kepegawaian Negara (BKN). Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS. Situs Resmi BKN

Wamena - PPPK dan PNS merupakan dua jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peran penting dalam birokrasi pemerintahan; ketahui perbedaan keduanya mulai dari status, hak, gaji, hingga masa kerja sesuai Undang-Undang ASN terbaru. Perbedaan PPPK dan PNS dari Status hingga Hak Kepegawaian Dari sisi status, PNS diangkat sebagai pegawai tetap dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) nasional, sedangkan PPPK merupakan pegawai dengan perjanjian kerja yang memiliki Nomor Induk PPPK (NIPPPK) sesuai ketentuan Badan Kepegawaian Negara. Perbedaan juga terlihat dari segi hak kepegawaian. PNS berhak atas gaji, tunjangan, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, serta pengembangan kompetensi. PPPK memiliki hak atas gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi, namun belum termasuk jaminan pensiun. Baca Juga : PPPK Baru KPU Kabupaten Jayawijaya Resmi Melapor dan Siap Bertugas Perbedaan Manajemen, Masa Kerja, dan Proses Seleksi PPPK dan PNS Manajemen ASN dibagi menjadi dua: Manajemen PNS (PP No. 17 Tahun 2020) dan Manajemen PPPK (PP No. 49 Tahun 2018). PNS memiliki jenjang karir, pangkat, dan golongan yang terus berkembang, serta dapat menduduki jabatan struktural maupun fungsional. Sementara PPPK umumnya hanya mengisi jabatan fungsional dengan masa kerja sesuai kontrak (1–5 tahun) yang bisa diperpanjang berdasarkan penilaian kinerja. Dalam proses seleksi, PNS melalui tahapan: Seleksi Administrasi Seleksi Kompetensi Dasar (TWK, TIU, TKP) Seleksi Kompetensi Bidang Sedangkan PPPK melewati: Seleksi Administrasi Seleksi Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara). Batas usia pendaftar CPNS adalah 18–35 tahun, sedangkan PPPK bisa hingga 59 tahun tergantung jabatan. Kesimpulan Secara keseluruhan, PPPK dan PNS memiliki peran penting dalam memperkuat sistem birokrasi dan pelayanan publik. Keduanya berbeda dari segi status, hak, dan masa kerja, namun sama-sama berkontribusi bagi kemajuan instansi pemerintah. Di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya, sinergi antara PNS dan PPPK menjadi bukti nyata kolaborasi ASN dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang profesional dan berintegritas (Ar) Referensi: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, beserta PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahannya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) – Informasi resmi terkait pengangkatan CASN 2025

Wamena – Setiap tanggal 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini untuk mengenang sosok perempuan tangguh, Raden Ajeng Kartini Djojo Adhiningrat. Sosoknya bukan sekadar simbol berkebaya, melainkan pelopor emansipasi wanita dan pendidikan pribumi yang pemikirannya melintasi zaman. Baca Juga : Fungsi Partai Politik Menurut Undang - Undang Biografi Singkat Sang Pelopor Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, pada 21 April 1879. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa atau priyayi. Ayahnya, Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, adalah Bupati Jepara pada waktu itu. Ibunya, M.A. Ngasirah, adalah istri pertama namun bukan istri utama, dan merupakan putri seorang guru agama. Kartini muda beruntung dapat mengenyam pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) hingga usia 12 tahun, di mana ia belajar bahasa Belanda. Namun, sesuai tradisi Jawa saat itu, ia harus menjalani masa pingitan di rumah setelah usia 12 tahun. Dalam masa pingitan inilah, semangat juangnya justru menyala. Ia memperkaya diri dengan membaca buku, koran, dan majalah berbahasa Belanda, serta menjalin hubungan baik dengan sahabat-sahabatnya di Eropa, seperti Rosa Abendanon. Pada 8 November 1903, Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, Bupati Rembang. Suaminya yang progresif sangat mendukung cita-citanya. Kartini kemudian wafat pada usia yang sangat muda, 25 tahun, pada 17 September 1904, empat hari setelah melahirkan putra pertamanya. Fakta Menarik R.A. Kartini Di balik sosoknya yang tenang, terdapat beberapa fakta menarik mengenai Kartini: Cerdas dan Berpikir Maju: Kartini dikenal karena pemikirannya yang kritis tentang pendidikan, kebebasan, dan kesetaraan gender, yang dituangkan dalam surat-suratnya. Mendirikan Sekolah dengan Syarat Menikah: Sebelum menikah, Kartini mengajukan syarat kepada suaminya untuk diizinkan mendirikan sekolah khusus perempuan. Berkat kegigihannya, ia berhasil mendirikan Sekolah Wanita di Rembang. Sekolah ini kemudian diikuti di kota-kota lain dan dikenal sebagai Sekolah Kartini. Karya Terbit Lebih Dulu di Belanda: Kumpulan surat-surat Kartini kepada teman-temannya di Eropa, yang mengungkapkan impian dan kritik sosialnya, dibukukan oleh Mr. J.H. Abendanon dengan judul “Door Duisternis tot Licht” (Habis Gelap Terbitlah Terang) dan diterbitkan di Belanda pada tahun 1911, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Utama R.A. Kartini Apa sih yang diperjuangkan oleh Kartini? Perjuangan utama dari R.A. Kartini berfokus pada emansipasi wanita dan pendidikan untuk perempuan pribumi. Di masa itu, perempuan, terutama dari kalangan pribumi, sangat terbatas haknya dan terbelenggu oleh adat istiadat feodal. Kartini meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan, membuat mereka mandiri, dan kelak menjadi ibu yang cerdas dalam mendidik generasi penerus bangsa. Melalui korespondensinya, ia mengkritik keras status sosial perempuan yang rendah dan praktik-praktik adat yang mengekang, serta menyuarakan pentingnya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Penetapan sebagai Pahlawan Nasional dan Dasar Hukum Kapan Kartini di sahkan menjadi pahlawan? R.A. Kartini secara resmi disahkan sebagai Pahlawan Nasional (lebih tepatnya Pahlawan Kemerdekaan Nasional) pada tanggal 2 Mei 1964. Siapa yang Mensahkan? Penetapan ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu yaitu, Presiden Soekarno. Apa Dasar Hukumnya? Penetapannya didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 tentang Penetapan R.A. Kartini Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Baca Juga : Sejarah Papua Pegunungan Mengapa 21 April Disebut Hari Kartini? Tanggal 21 April ditetapkan sebagai Hari Kartini karena tanggal tersebut merupakan tanggal kelahirannya. Penetapan ini juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1964. Peringatan ini bertujuan untuk menghormati jasa besar dan semangat perjuangan Kartini yang telah menjadi tonggak penting dalam kebangkitan perempuan Indonesia untuk mendapatkan hak-hak dan kesetaraan di berbagai bidang, terutama pendidikan. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh penting yang mewariskan pemikiran revolusioner mengenai hak-hak perempuan dan pendidikan. Meskipun hidupnya singkat, perjuangannya melalui pena berhasil menembus batas-batas sosial dan budaya, menginspirasi gerakan kebangkitan perempuan di Indonesia. Penetapannya sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964, menjamin bahwa semangatnya—yang disimbolkan dalam perayaan Hari Kartini setiap 21 April—akan terus dikenang dan menjadi motivasi bagi perempuan Indonesia untuk terus maju dan berkarya.(CHCW) Referensi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 tentang Penetapan R.A. Kartini Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. (Diakses melalui JDIH/Peraturan BPK/Setkab RI). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Buku "Habis Gelap Terbitlah Terang" (Door Duisternis tot Licht), kumpulan surat-surat R.A. Kartini.