Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena - Sistem pemerintahan merupakan cara suatu negara mengatur, membagi, dan menjalankan kekuasaan antara lembaga negara. Artikel ini membahas tiga sistem pemerintahan di dunia antara lain presidensial, parlementer, dan semi-presidensial, beserta ciri serta contoh negaranya secara ringkas dan mudah dipahami.

Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem ini menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan yang tetap.
Ciri-ciri:

• Presiden memimpin kabinet tanpa bisa dijatuhkan oleh parlemen.
• Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpisah tegas.
• Pemilihan presiden dan legislatif dilakukan secara terpisah.

Contoh negara: Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Brasil.

Baca Juga : Verifikasi Parpol : Tahapan, Dasar Hukum, dan Upaya Mencegah Kecurangan dalam Pemilu

Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem parlementer, perdana menteri menjadi kepala pemerintahan, sementara kepala negara (raja/presiden) berperan simbolis.
Ciri-ciri:

• Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
• Jika kehilangan dukungan, perdana menteri bisa diganti.
• Kepala negara tidak terlibat dalam kebijakan pemerintahan harian.

Contoh negara: Inggris, Jepang, Belanda, Kanada.

Sistem Pemerintahan Semi-Presidensia

Sistem ini merupakan kombinasi antara presidensial dan parlementer. Negara memiliki presiden dan perdana menteri yang berbagi kekuasaan eksekutif.
Ciri-ciri:

• Presiden mengurus urusan luar negeri dan keamanan.
• Perdana menteri mengatur pemerintahan harian.
• Parlemen berperan aktif dalam pengawasan pemerintah.

Contoh negara: Prancis, Rusia, Korea Selatan.

Kesimpulan

Ketiga sistem pemerintahan ini menjadi dasar pengelolaan kekuasaan di berbagai negara. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya politik, serta konstitusi masing-masing negara. Memahami perbedaan sistem pemerintahan membantu kita mengenali bagaimana negara menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab publik. Sebagai bagian dari upaya peningkatan literasi politik masyarakat, KPU Kabupaten Jayawijaya turut aktif mensosialisasikan edukasi tentang sistem pemerintahan dan demokrasi, agar masyarakat semakin memahami perannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

(Ar)

Baca Juga : Fungsi Partai Politik Menurut Undang - Undang

Referensi :

1. Britannica.com – Forms of Government
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia – Sistem Pemerintahan di Dunia