Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu model politik di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Jika kabinet kehilangan kepercayaan, maka dapat diganti. Artikel ini mengulas secara lengkap konsep sistem parlementer, karakteristik utama, kelebihan, kekurangan, serta contoh penerapannya di berbagai negara.

Apa Itu Sistem Pemerintahan Parlementer?

Sistem parlementer berasal dari istilah bahasa Prancis parler yang berarti “berbicara”. Hal ini mencerminkan aktivitas diskusi dan pengawasan parlemen dalam proses pemerintahan. Dalam sistem ini, perdana menteri dan kabinetnya diangkat dari parlemen dan harus mendapatkan kepercayaan legislatif agar tetap berkuasa.

Menurut ahli politik Maurice Duverger, sistem parlementer adalah pemerintah yang dibentuk oleh partai atau koalisi mayoritas di parlemen. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen secara langsung. Definisi Merriam-Webster menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif nyata berada di kabinet, yang anggotanya berasal dari legislatif dan bertanggung jawab bersama-sama pada parlemen.

Baca Juga : Mengenal Sistem Pemerintahan Presidensial Secara Lengkap

Ciri-Ciri Khas Sistem Parlementer

1. Perdana menteri merupakan anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas atau koalisi partai di legislatif.
2. Kabinet bertanggung jawab kolektif kepada parlemen dan harus mengundurkan diri jika kehilangan dukungan.
3. Kepala negara berperan simbolis, sedangkan kepala pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif.
4. Hubungan antara legislatif dan eksekutif bersifat fusi kekuasaan, bukan pemisahan seperti sistem presidensial.

Kelebihan Sistem Parlementer

1. Responsif terhadap dukungan parlemen karena pemerintahan dapat diganti kapan saja jika kehilangan kepercayaan.
2. Fleksibilitas pergantian kabinet tanpa harus menunggu masa jabatan habis, menjaga stabilitas politik.
3. Koordinasi erat antara legislatif dan eksekutif memudahkan pembentukan kebijakan.
4. Pemerintahan koalisi memungkinkan representasi lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat.

Kekurangan Sistem Parlementer

1. Potensi instabilitas politik jika mayoritas di parlemen rapuh atau koalisi mudah pecah.
2. Konsentrasi kekuasaan dalam partai mayoritas dapat melemahkan fungsi pengawasan.
3. Kurangnya pemisahan kekuasaan menyebabkan mekanisme checks and balances kurang maksimal.
4. Ketergantungan tinggi pada disiplin partai politik yang dapat membatasi independensi kebijakan.

Baca Juga : Mengenal Tiga Sistem Pemerintahan di Dunia Secara Lengkap

(Ar)

Referensi :

1. “Parliamentary system.” Encyclopaedia Britannica.
2. “PARLIAMENTARY FORM OF GOVERNMENT.” Unit IV, University of Kashmir.
3. “Parliamentary System of Government — Ulearngo”.
4. “Parliamentary System.” Tone Academy.
5. Merriam-Webster, “parliamentary government.”