Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena, Dalam sejarah filsafat hukum, Thomas Aquinas (1225–1274) merupakan salah satu pemikir besar yang berhasil memadukan ajaran agama dengan filsafat rasional. Pemikiran Aquinas tentang keadilan menjadi landasan penting bagi teori hukum alam (natural law theory) dan masih berpengaruh dalam sistem hukum modern hingga kini. Aquinas berupaya menjelaskan bahwa keadilan bukan hanya urusan sosial atau hukum, melainkan juga dimensi moral dan spiritual yang bersumber dari Tuhan. Dengan demikian, memahami konsep keadilan menurut Thomas Aquinas berarti memahami bagaimana hukum, moral, dan keimanan saling berkaitan secara harmonis. Baca Juga : Teori Keadilan Menurut Plato: Harmoni Jiwa dan Negara dalam Filsafat Klasik Yunani Latar Belakang Pemikiran Thomas Aquinas Thomas Aquinas adalah seorang teolog dan filsuf Katolik dari Italia yang mengembangkan ajaran Skolastisisme, yaitu pendekatan filsafat yang menggabungkan ajaran iman dan rasio. Ia sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles, terutama dalam hal etika dan politik, tetapi menyesuaikannya dengan ajaran Kristen. Menurut Aquinas, tujuan tertinggi manusia adalah mencapai “bonum commune” atau kebaikan bersama, dan keadilan merupakan sarana utama untuk mencapainya. Hukum, dalam pandangan Aquinas, adalah sarana untuk menuntun manusia kepada kebaikan moral. Oleh karena itu, hukum yang adil harus sejalan dengan hukum alam (lex naturalis) dan hukum ilahi (lex divina). Pengertian Keadilan Menurut Thomas Aquinas Dalam karya monumentalnya, Summa Theologica, Aquinas mendefinisikan keadilan sebagai: “Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.” (Keadilan adalah kehendak tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.) Dengan definisi ini, Aquinas menegaskan bahwa keadilan bersifat moral dan rasional. Keadilan bukan hanya persoalan aturan hukum, tetapi tindakan manusia yang mencerminkan kebajikan dan tanggung jawab terhadap sesama. Macam-Macam Keadilan Menurut Thomas Aquinas Aquinas mengembangkan pandangan Aristoteles tentang tiga jenis keadilan, yaitu: Keadilan Komutatif (Commutative Justice) Keadilan ini mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam pertukaran. Contohnya: transaksi jual beli, perjanjian, atau ganti rugi. Keadilan Distributif (Distributive Justice) Keadilan distributif mengatur bagaimana pemerintah atau otoritas membagikan sumber daya, penghargaan, atau beban kepada masyarakat berdasarkan proporsinya masing-masing. Contohnya: pemberian tunjangan sosial atau penetapan pajak sesuai kemampuan. Keadilan Legal (Legal Justice) Keadilan legal adalah kewajiban individu untuk mematuhi hukum dan berkontribusi pada kesejahteraan umum (bonum commune). Bentuknya bisa berupa kepatuhan terhadap aturan negara, menjaga ketertiban sosial, hingga partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Keadilan, Hukum, dan Akal Budi Thomas Aquinas menempatkan akal budi manusia (ratio) sebagai instrumen utama untuk memahami keadilan. Menurutnya, manusia memiliki kemampuan rasional untuk mengenali kebaikan dan keburukan, karena akal budi adalah bagian dari hukum alam yang berasal dari Tuhan. Dari sini muncul tiga tingkatan hukum dalam pemikiran Aquinas: Lex Aeterna (Hukum Kekal): Hukum abadi yang berasal langsung dari kehendak Tuhan dan menjadi dasar bagi seluruh tatanan ciptaan. Lex Naturalis (Hukum Alam) Refleksi dari hukum kekal yang dapat diketahui oleh akal manusia. Inilah sumber utama dari keadilan moral dan hukum positif. Lex Humana (Hukum Manusia): Peraturan konkret yang dibuat manusia untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Dengan demikian, hukum manusia hanya sah jika sesuai dengan hukum moral dan hukum Tuhan. Jika suatu hukum bertentangan dengan keadilan moral, maka menurut Aquinas, hukum itu bukanlah hukum sejati (lex iniusta non est lex). Keadilan Sebagai Cerminan Kehendak Tuhan Thomas Aquinas melihat keadilan bukan hanya sebagai urusan duniawi, melainkan bagian dari rencana Ilahi. Setiap tindakan manusia yang adil adalah bentuk partisipasi dalam kehendak Tuhan yang Mahaadil. Dalam konteks ini, keadilan memiliki dimensi spiritual, karena membawa manusia menuju tujuan akhir: kesempurnaan moral dan kebahagiaan abadi (beatitudo). “To live justly is to live according to God’s law.” (Hidup dengan adil berarti hidup sesuai dengan hukum Tuhan.) Baca juga : Teori Keadilan Menurut Aristoteles: Antara Kesetaraan, Kelayakan, dan Tujuan Moral dalam Kehidupan Sosial Relevansi Pemikiran Thomas Aquinas di Era Modern Pemikiran Aquinas tetap relevan untuk memahami hubungan antara hukum, moral, dan keadilan sosial di masa kini. Dalam konteks negara hukum modern, ajarannya menjadi dasar bagi konsep rule of law yang bermoral, di mana keadilan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dari nilai kemanusiaan dan etika yang mendasarinya. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam prinsip hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta keadilan sosial sebagaimana diatur dalam berbagai konstitusi modern. (Gholib) Referensi: Thomas Aquinas. Summa Theologica. Translated by Fathers of the English Dominican Province. New York: Benziger Bros., 1947. Finnis, John. Natural Law and Natural Rights. Oxford: Clarendon Press, 1980. George, Robert P. In Defense of Natural Law. Oxford: Oxford University Press, 1999. Copleston, Frederick. A History of Philosophy: Medieval Philosophy (Vol. II). London: Continuum, 1993. Jimly Asshiddiqie. Hukum dan Keadilan Sosial. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.

Wamena, Dalam sejarah filsafat hukum, pembahasan tentang keadilan (justice) selalu menjadi tema sentral. Namun, pemikir poststrukturalis asal Prancis, Jacques Derrida (1930–2004), menghadirkan perspektif yang sangat berbeda. Derrida, yang dikenal dengan gagasan “dekonstruksi”, menolak pandangan klasik bahwa keadilan dapat didefinisikan secara tetap dan objektif. Menurutnya, keadilan bukanlah sesuatu yang bisa ditetapkan oleh hukum secara final, melainkan sebuah cita-cita etis yang terus menuntut pembaharuan dan refleksi kritis terhadap hukum itu sendiri. Baca juga : Teori Keadilan Menurut Aristoteles: Antara Kesetaraan, Kelayakan, dan Tujuan Moral dalam Kehidupan Sosial Latar Pemikiran: Dekonstruksi dan Kritik terhadap Hukum Positivis Pemikiran Derrida banyak dipengaruhi oleh Martin Heidegger dan Emmanuel Levinas. Ia mengkritik filsafat Barat yang terlalu mengandalkan rasionalitas dan struktur bahasa yang kaku. Dalam konteks hukum, Derrida menilai bahwa sistem hukum modern sering kali mengklaim objektivitas, padahal sesungguhnya berakar pada interpretasi dan kekuasaan. Melalui esai terkenalnya, Force of Law: The “Mystical Foundation of Authority” (1990), Derrida menyatakan bahwa: “Law (droit) is deconstructible, but justice is not.” (Hukum dapat didekonstruksi, tetapi keadilan tidak.) Pernyataan ini menjadi pondasi utama pemikiran Derrida tentang keadilan: hukum bersifat sementara dan bisa berubah, sedangkan keadilan bersifat tak terhingga, tak terukur, dan selalu melampaui hukum. Dekonstruksi terhadap Keadilan: Antara Hukum dan Etika Hukum sebagai Sistem yang Dapat Didekonstruksi Menurut Derrida, hukum (law) merupakan sistem aturan yang dibangun manusia. Karena dibentuk melalui bahasa dan institusi sosial, hukum selalu bersifat relatif, historis, dan politis. Artinya, setiap hukum lahir dalam konteks kekuasaan tertentu dan membawa bias ideologis. Dengan demikian, hukum tidak pernah netral. Ia bisa menjadi alat kekuasaan jika tidak dikritisi secara etis. Dekonstruksi berfungsi untuk membongkar asumsi tersembunyi dalam hukum, seperti klaim objektivitas atau kebenaran mutlak. Keadilan sebagai Sesuatu yang Tak Terbatas Sebaliknya, keadilan (justice), bagi Derrida, tidak bisa didefinisikan atau dibatasi oleh hukum. Keadilan adalah ide yang tak pernah selesai, selalu menuntut interpretasi ulang, empati, dan tanggung jawab etis terhadap “yang lain” (the Other). “Justice is the experience of the impossible.” (Keadilan adalah pengalaman terhadap sesuatu yang mustahil.) Makna “mustahil” di sini bukan berarti keadilan tidak mungkin ada, tetapi tidak pernah final — keadilan selalu menuntut perbaikan dan pembaruan terus-menerus dalam sistem hukum. Keadilan sebagai Tanggung Jawab terhadap ‘Yang Lain’ Terinspirasi oleh Levinas, Derrida menekankan bahwa keadilan sejati harus berakar pada tanggung jawab etis terhadap orang lain. Keadilan bukan soal menerapkan hukum secara formal, melainkan menyadari kemanusiaan dalam setiap keputusan. Misalnya, hakim yang adil bukanlah hakim yang sekadar mengikuti teks undang-undang, melainkan hakim yang mampu menimbang situasi konkret manusia di hadapannya. Dengan demikian, keputusan adil adalah keputusan yang sadar akan keterbatasannya sendiri, dan selalu terbuka terhadap koreksi moral. Hukum, Kekerasan, dan Otoritas: Kritik Derrida terhadap Fondasi Hukum Dalam Force of Law, Derrida juga mengungkap paradoks mendasar dalam hukum, yaitu: Hukum memperoleh otoritasnya dari kekerasan awal (founding violence) seperti revolusi, perang, atau penaklukan; Namun hukum kemudian mengklaim legitimasi moral dan rasionalitas sebagai dasar keberadaannya. Paradoks inilah yang disebut Derrida sebagai “mistik dasar otoritas” (mystical foundation of authority). Artinya, hukum yang tampak rasional sebenarnya berdiri di atas fondasi irasional dan politis. Oleh karena itu, hukum harus selalu dikritik, didekonstruksi, dan diperbarui agar tidak menjadi alat kekuasaan yang menindas. Dekonstruksi sebagai Jalan Menuju Keadilan Dekonstruksi bukanlah upaya menghancurkan hukum, melainkan membuka kemungkinan baru bagi keadilan. Dengan mendekonstruksi hukum, Derrida ingin menunjukkan bahwa: Tidak ada sistem hukum yang benar-benar final; Setiap putusan hukum adalah tindakan interpretasi moral; Keadilan sejati memerlukan kerendahan hati epistemologis, yaitu kesadaran bahwa keputusan hukum bisa salah dan harus selalu diperbaiki. Baca Juga : Teori Keadilan Menurut Plato: Harmoni Jiwa dan Negara dalam Filsafat Klasik Yunani Relevansi Pemikiran Derrida bagi Hukum Kontemporer Pemikiran Derrida sangat relevan dalam konteks hukum modern, terutama dalam isu-isu seperti: Hak asasi manusia yang memerlukan pendekatan moral di luar teks hukum positif; Keadilan transisional misalnya dalam kasus pelanggaran HAM masa lalu; Etika profesi hukum yang menuntut kesadaran atas kekuasaan dan tanggung jawab dalam setiap keputusan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan plural, Derrida mengingatkan bahwa keadilan bukan soal kepastian hukum, tetapi tentang keterbukaan terhadap keunikan setiap manusia. (Gholib) Referensi: Derrida, Jacques. Force of Law: The “Mystical Foundation of Authority.” In Deconstruction and the Possibility of Justice. Eds. Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld, and David Gray Carlson. New York: Routledge, 1992. Derrida, Jacques. Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International. New York: Routledge, 1994. Caputo, John D. The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion. Indiana University Press, 1997.

Wamena, Konsep keadilan (justice) merupakan salah satu gagasan paling penting dalam sejarah filsafat dan hukum. Di antara para pemikir klasik, Aristoteles (384–322 SM) menjadi tokoh yang berhasil memberikan kerangka rasional dan sistematis terhadap pemahaman keadilan. Melalui karya monumentalnya, Nicomachean Ethics dan Politics, Aristoteles membahas keadilan bukan sekadar sebagai nilai moral, tetapi sebagai dasar bagi kehidupan sosial dan hukum dalam negara. Ia menempatkan keadilan sebagai “keutamaan utama (the highest virtue)” karena mencakup semua kebajikan moral. Baca Juga : Teori Keadilan Menurut Plato: Harmoni Jiwa dan Negara dalam Filsafat Klasik Yunani Konsep Dasar: Keadilan sebagai Kebajikan Sosial Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang menyangkut hubungan antar manusia. Berbeda dengan Plato yang melihat keadilan dari harmoni antara bagian jiwa dan negara, Aristoteles memandang keadilan secara praktis dan sosial. Dalam Nicomachean Ethics (Book V), Aristoteles menyatakan: “Justice is that moral disposition which renders men apt to do just things, and to wish what is just.” (Keadilan adalah sifat moral yang membuat manusia cenderung berbuat adil dan menginginkan hal-hal yang adil.) Ia menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan dari hukum dan politik, sebab melalui keadilanlah manusia dapat hidup bersama secara damai dan teratur. Dua Jenis Keadilan Menurut Aristoteles Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama: Keadilan Universal (General Justice) Keadilan ini berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan moralitas umum. Seseorang dianggap adil bila ia menjalankan hukum dan berperilaku baik terhadap sesama, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keadilan universal mencerminkan keutamaan moral dalam kehidupan publik. Keadilan Khusus (Particular Justice) Keadilan ini berhubungan dengan pembagian dan pertukaran hak-hak individu dalam masyarakat. Aristoteles membaginya lagi menjadi dua bentuk: Keadilan Distributif (Distributive Justice) Yaitu pembagian hak, kehormatan, atau kekayaan secara proporsional berdasarkan jasa, kemampuan, atau kontribusi. Contohnya, dalam pemerintahan, jabatan seharusnya diberikan kepada mereka yang paling layak, bukan berdasarkan kekayaan atau keturunan. Aristoteles menegaskan bahwa keadilan distributif mengikuti prinsip proporsionalitas, bukan kesamaan mutlak. “Treat equals equally and unequals unequally, in proportion to their merits.” (Perlakukan yang sama terhadap yang setara, dan berbeda terhadap yang tidak setara, sesuai dengan kelayakannya.) Keadilan Korektif (Corrective Justice) Yaitu keadilan yang memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat pelanggaran atau ketimpangan. Dalam konteks hukum, ini mencakup pemulihan hak korban dan pemberian hukuman kepada pelaku secara seimbang, tanpa melihat status sosial. Keadilan sebagai Tujuan Hukum dan Negara Aristoteles menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Dalam Politics, ia mengatakan bahwa negara ada “demi kehidupan yang baik (the good life)”, dan keadilan menjadi sarana untuk mencapainya. Keadilan dalam hukum berarti bahwa setiap warga negara: Diperlakukan menurut haknya, Mendapat perlakuan setara di depan hukum, dan Terlindungi dari kesewenang-wenangan penguasa. Dengan demikian, hukum bukanlah alat kekuasaan, tetapi alat moral untuk menciptakan keseimbangan sosial. Baca Juga : Teori-teori Keadilan Distributif Modern di Dunia Dimensi Etika dan Rasionalitas dalam Keadilan Aristoteles Keadilan menurut Aristoteles bersifat etis dan rasional.Ia berpandangan bahwa keadilan tidak mungkin  ditegakkan tanpa kebijaksanaan praktis (phronesis) yaitu kemampuan untuk menilai secara moral dan rasional apa yang baik bagi masyarakat. Seorang pemimpin yang adil bukan hanya menaati hukum, tetapi juga mengerti tujuan moral dari hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, Aristoteles sering dianggap sebagai peletak dasar etika hukum dan teori negara hukum rasional. Perbandingan: Keadilan Aristoteles dan Pemikiran Modern Banyak pemikir modern terinspirasi oleh Aristoteles, terutama dalam teori keadilan sosial dan ekonomi. Konsep proporsionalitas dan kelayakan menjadi landasan bagi teori modern seperti: John Rawls dengan Theory of Justice, yang berbicara tentang keadilan sebagai fairness, Amartya Sen dengan The Idea of Justice, yang menekankan keadilan substantif dalam kebijakan publik.  untuk melihat transformasi pemikiran Aristoteles dalam konteks keadilan sosial abad ke-20. Kritik terhadap Pemikiran Aristoteles Meskipun sistematis, teori keadilan Aristoteles juga dikritik karena: Elitisme sosial, sebab ia menganggap hanya warga negara (bukan budak atau perempuan) yang layak membicarakan keadilan; Ketergantungan pada struktur hierarki, yang sulit diterapkan dalam masyarakat demokratis modern. Namun, secara filosofis, Aristoteles tetap menjadi sumber utama bagi studi etika dan hukum karena pendekatannya yang rasional dan berbasis keseimbangan sosial. (Gholib) Referensi: Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi, 2008. Carey, Peter. The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785–1855. Leiden: KITLV Press, 2007. Lombard, Denys. Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid II. Jakarta: Gramedia, 1996. Soemarsaid Moertono. State and Statecraft in Old Java. Cornell University Press, 1968.

Wamena, Konsep keadilan merupakan salah satu tema paling mendasar dalam filsafat dan hukum. Sejak zaman kuno, para pemikir telah berdebat tentang apa yang disebut “adil”. Salah satu tokoh yang memberikan dasar kuat bagi pemahaman keadilan adalah Plato, filsuf besar Yunani yang hidup pada abad ke-4 SM. Melalui karyanya yang monumental, The Republic (Politeia), Plato membahas keadilan bukan hanya sebagai nilai moral pribadi, tetapi juga sebagai prinsip utama dalam kehidupan sosial dan politik. Baca Juga : Karl Nickerson Llewellyn : Pelopor Realisme Hukum Amerika yang Menolak Hukum Sebagai Dogma Plato dan Latar Belakang Pemikirannya Plato (427–347 SM) adalah murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Ia mendirikan Akademia di Athena, lembaga pendidikan filsafat pertama di dunia Barat. Bagi Plato, dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Dengan demikian, pemahaman tentang keadilan tidak bisa hanya dilihat dari praktik kehidupan sehari-hari, melainkan harus dilandaskan pada ide keadilan yang abadi dan universal. Konsep Keadilan Menurut Plato Menurut Plato, keadilan adalah keseimbangan dan keharmonisan antara bagian-bagian yang ada dalam suatu sistem, baik dalam jiwa manusia maupun negara. Ia menjelaskan bahwa keadilan muncul ketika setiap unsur menjalankan fungsi sesuai dengan kodratnya, tanpa mencampuri urusan yang bukan bagiannya. Plato membagi keadilan dalam dua dimensi: Keadilan dalam Jiwa Individu, Jiwa manusia menurut Plato terdiri dari tiga bagian: Logos (rasio) → berpikir dan mencari kebenaran, Thymos (semangat) → keberanian dan kehormatan, Eros (nafsu) → dorongan fisik dan keinginan. Keadilan terjadi ketika rasio mengendalikan dua unsur lainnya, sehingga terjadi keseimbangan antara pikiran, semangat, dan keinginan. Keadilan dalam Negara, Negara yang ideal menurut Plato juga memiliki tiga golongan utama: Kaum filsuf (pemimpin) → yang memiliki kebijaksanaan, Kaum prajurit (penjaga) → yang menjamin keamanan, Kaum pekerja (pengrajin dan petani) → yang memenuhi kebutuhan ekonomi. Keadilan negara terwujud ketika tiap kelas sosial tersebut menjalankan tugasnya sesuai perannya tanpa saling berebut kekuasaan. Keadilan sebagai Harmoni Sosial Plato menegaskan bahwa keadilan bukan kesetaraan mutlak, melainkan harmoni peran dalam masyarakat. Bagi Plato, seorang pemimpin tidak harus sama dengan rakyatnya dalam segala hal, melainkan harus bijak dan berpengetahuan, karena kebijaksanaan adalah syarat utama dalam memimpin negara yang adil. Dalam The Republic, ia menulis: “Justice means minding one’s own business and not meddling with other men’s concerns.” (Keadilan berarti setiap orang mengurus urusannya sendiri dan tidak mencampuri urusan orang lain.) Tujuan Akhir: Keadilan sebagai Kebaikan Tertinggi Dalam pandangan Plato, keadilan bukan sekadar aturan sosial, melainkan manifestasi dari kebaikan tertinggi (The Good). Keadilan adalah keadaan ideal di mana jiwa dan masyarakat berfungsi secara seimbang, mencerminkan keselarasan antara moralitas pribadi dan tatanan politik. Dengan demikian, keadilan menurut Plato memiliki dimensi etis, psikologis, dan politis sekaligus. Relevansi Pemikiran Plato di Era Modern Pemikiran Plato tetap relevan hingga kini, terutama dalam membahas hubungan antara etika dan politik. Konsep bahwa keadilan muncul dari harmoni antara peran individu dan tatanan sosial menginspirasi banyak teori modern, seperti teori keadilan sosial John Rawls dan teori struktur fungsional dalam sosiologi. Baca Juga : Fungsi Negara Menurut Cornelis Van Vollenhoven Sebagai Penjaga Keadilan dan Hukum Rakyat Kritik terhadap Konsep Keadilan Plato Meski mendalam, teori keadilan Plato juga mendapat kritik dari berbagai pemikir. Aristoteles, muridnya sendiri, menilai konsep keadilan Plato terlalu utopis dan tidak realistis, karena mengabaikan dinamika sosial yang sesungguhnya. Sementara filsuf modern seperti Karl Popper dalam bukunya The Open Society and Its Enemies menuduh Plato cenderung totalitarian, karena membayangkan negara ideal yang mengorbankan kebebasan individu demi stabilitas sosial. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa Plato telah meletakkan dasar bagi diskursus keadilan yang rasional dan filosofis, yang terus menjadi bahan refleksi hingga hari ini. (Gholib) Referensi: Plato. The Republic (Politeia). Terjemahan oleh Desmond Lee. Penguin Classics, 2007. Barker, Ernest. Greek Political Theory: Plato and His Predecessors. London: Methuen, 1951. Popper, Karl R. The Open Society and Its Enemies, Vol. 1: The Spell of Plato. London: Routledge, 1966.

Wamena, Dalam sejarah Islam nama Utsman bin Affan adalah sosok teladan yang dikenal dengan kelembutan hati, kedermawanan luar biasa, dan keteguhan dalam menegakkan ajaran Islam. Sebagai khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, Utsman memainkan peran penting dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam serta menyatukan umat melalui kodifikasi Al-Qur’an. Baca Juga : Sahabat Nabi Ke-2: Umar bin Khattab Sang Amirul Mukminin Penegak Keadilan dan Simbol Kepemimpinan Islam Latar Belakang: Dari Quraisy yang Terhormat hingga Sahabat Rasulullah Utsman bin Affan lahir di Mekah pada tahun 576 M, dari keluarga Bani Umayyah salah satu suku terpandang di kalangan Quraisy. Ia dikenal sebagai pedagang sukses dan berakhlak mulia bahkan sebelum masuk Islam. Keislamannya bermula melalui ajakan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, pada masa awal dakwah Rasulullah ﷺ. Setelah memeluk Islam, Utsman menjadi salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga (Al-‘Asyrah Al-Mubasyyarin bil Jannah). Rasulullah ﷺ juga menikahkan Utsman dengan dua putrinya secara bergantian Ruqayyah dan kemudian Ummu Kultsum hingga beliau dijuluki “Dzun Nurain” (Pemilik Dua Cahaya). Peran Besar Utsman bin Affan dalam Islam Selama masa kekhalifahannya (644–656 M), Utsman menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial namun juga berhasil meninggalkan warisan besar bagi peradaban Islam. Kodifikasi Al-Qur’an: Menyatukan Umat dalam Satu Mushaf Salah satu pencapaian terbesar Utsman adalah mengumpulkan dan menyusun Al-Qur’an dalam satu mushaf standar yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perbedaan bacaan Al-Qur’an yang mulai muncul di berbagai wilayah Islam. Ia membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit, sahabat yang juga penulis wahyu di masa Nabi ﷺ. Keputusan ini terbukti sangat penting bagi persatuan umat Islam, dan Mushaf Utsmani hingga kini menjadi dasar teks Al-Qur’an di seluruh dunia. Ekspansi Wilayah Islam Pada masa pemerintahannya, Islam meluas hingga Afrika Utara, Armenia, dan Azerbaijan. Angkatan laut Islam pertama dibentuk yang kemudian menaklukkan Siprus. Kebijakan Utsman memperkuat kekuasaan Islam di darat dan laut menjadikan umat Islam sebagai kekuatan besar dunia saat itu. Kedermawanan yang Tak Tertandingi Utsman terkenal dengan sifat dermawannya. Saat kaum Muslim kekurangan air di Madinah, ia membeli sumur Raumah dari seorang Yahudi dan mewakafkannya untuk umat. Ia juga mendanai Perang Tabuk dengan membiayai 1.000 unta dan 50 kuda, serta menyumbang 1.000 dinar emas. Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini.” (HR. Tirmidzi) Gaya Kepemimpinan Utsman: Lembut namun Tegas dalam Prinsip Sebagai khalifah, Utsman dikenal lembut dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia mengutamakan musyawarah (syura) dengan para sahabat besar seperti Ali bin Abi Thalib dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun kelembutannya kadang disalahartikan sebagai kelemahan. Di akhir pemerintahannya, muncul fitnah dan pemberontakan yang menjerumuskan umat pada perpecahan. Meski begitu, Utsman tetap berpegang pada prinsip damai dan menolak pertumpahan darah. Ketika rumahnya dikepung, Utsman membaca Al-Qur’an dan tetap sabar hingga wafat syahid pada 18 Zulhijjah 35 H (656 M). Darahnya menetes di atas mushaf ketika membaca ayat: “Maka Allah akan mencukupimu terhadap mereka...” (QS. Al-Baqarah: 137) Baca Juga : Sahabat Nabi Ke-1: Abu Bakar Ash-Shiddiq Warisan dan Nilai Teladan dari Utsman bin Affan Kisah Utsman bin Affan mengajarkan banyak nilai penting bagi kehidupan modern: Kedermawanan dan keikhlasan dalam beramal tanpa pamrih. Persatuan umat di atas perbedaan, sebagaimana ia lakukan dalam penyatuan mushaf. Kesabaran dan keteguhan prinsip dalam menghadapi fitnah dan ujian kekuasaan. Musyawarah dan kebijaksanaan sebagai dasar kepemimpinan Islami. Warisan Utsman tetap hidup hingga kini menginspirasi umat Islam untuk meneladani pemimpin yang sederhana, ikhlas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. (Gholib) Referensi: Al-Mubarakfuri, Shafiyyurrahman. Ar-Raheeq Al-Makhtum (Sirah Nabawiyah). Riyadh: Darussalam, 1996. Shalabi, Ahmad. Sejarah Kebudayaan Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 2000. Haekal, Muhammad Husain. Sejarah Hidup Muhammad. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2002.

Wamena, Alf Ross merupakan salah satu tokoh sentral dalam aliran realisme hukum Skandinavia, yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan filsafat hukum modern. Pemikirannya menghadirkan cara pandang empiris terhadap hukum, menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagaimana adanya bukan sebagaimana seharusnya. Ross, seorang profesor hukum asal Denmark, dikenal karena kritiknya terhadap hukum sebagai entitas metafisis. Baginya, hukum tidak memiliki makna di luar perilaku nyata para pejabat dan masyarakat yang menegakkan serta mematuhinya. Baca juga : Karl Olivecrona Penganut Realisme Hukum Skandinavia sebagai Fakta Sosial, Bukan Norma Ilahi Latar Belakang dan Kehidupan Alf Ross Alf Niels Christian Ross lahir pada 10 Juni 1899 di Copenhagen, Denmark, dan meninggal pada 17 Agustus 1979. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Copenhagen dan melanjutkan studinya di Universitas Oxford, Harvard, serta Paris. Ross aktif sebagai guru besar hukum di Universitas Copenhagen dan menjadi salah satu pemikir yang berpengaruh dalam membangun dasar pemikiran hukum positif empiris di Eropa Utara. Ia dikenal dengan gagasan-gagasannya yang memadukan hukum, logika, dan analisis empiris. Karya monumentalnya seperti On Law and Justice (1953) dan Directives and Norms (1968) menjadi tonggak penting dalam memahami hukum dari sudut pandang realisme empiris. Ciri-Ciri Aliran Realisme Skandinavia Realisme Skandinavia, yang dipelopori oleh tokoh seperti Alf Ross, Karl Olivecrona, dan Axel Hägerström, merupakan reaksi terhadap formalisme hukum dan positivisme klasik. Aliran ini berupaya menghubungkan hukum dengan psikologi, perilaku sosial, dan fakta empiris. Beberapa ciri utama aliran ini meliputi: Hukum sebagai fakta sosial – hukum tidak dilihat sebagai norma abstrak, tetapi sebagai praktik sosial yang nyata. Penolakan terhadap metafisika hukum – menolak ide hukum sebagai “kehendak Tuhan” atau “keadilan mutlak”. Analisis empiris terhadap norma – hukum dipahami dari bagaimana ia diterapkan oleh hakim dan aparat negara. Fokus pada perilaku hukum (law in action) – hukum dipelajari melalui tindakan nyata, bukan sekadar teks undang-undang. Pemikiran Utama Alf Ross dalam Aliran Hukum Menurut Alf Ross, hukum adalah alat untuk memprediksi putusan pengadilan. Dengan kata lain, hukum bukanlah sistem nilai moral, melainkan pola perilaku pejabat hukum. Dalam bukunya On Law and Justice, Ross menyatakan bahwa: “Suatu norma hukum hanya bermakna jika dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan dilakukan oleh para pejabat hukum di masa depan”. Ross menolak pandangan bahwa hukum adalah refleksi dari nilai keadilan universal. Ia berpendapat bahwa keadilan hanyalah konsep emosional, bukan landasan ilmiah. Oleh karena itu, tugas filsafat hukum adalah menganalisis hukum secara objektif bukan menilai moralitasnya. Dengan pandangan ini, Ross memperkuat posisi hukum sebagai ilmu empiris, yang dapat dipelajari dan diuji berdasarkan fakta, bukan dogma moral atau keyakinan metafisik. Kritik terhadap Pemikiran Alf Ross Meskipun pemikiran Ross dianggap revolusioner, beberapa ahli menilai bahwa pendekatan empirisnya terlalu menafikan aspek moral dan nilai keadilan dalam hukum. Kritik ini datang dari kalangan naturalis dan positivis normative yang menilai hukum tidak bisa dipahami hanya dari perilaku semata, melainkan juga dari tujuan normatif dan moral yang menyertainya. Namun demikian, kontribusi Ross tidak dapat diabaikan. Ia membantu mengubah paradigma hukum dari yang bersifat doktrinal menjadi ilmiah dan terukur membuka jalan bagi pendekatan sosiologis dan realistis dalam studi hukum modern. Baca Juga : Teori Kedaulatan Hukum Menjadi Pemegang Kekuasaan Tertinggi Warisan Pemikiran Alf Ross dalam Dunia Hukum Modern Pemikiran Alf Ross tetap relevan hingga kini, terutama dalam konteks penegakan hukum di dunia modern yang membutuhkan pendekatan berbasis data dan perilaku nyata. Konsepnya membantu para ahli hukum untuk memahami bahwa: Hukum harus diukur dari efektivitas penerapannya, bukan hanya dari teks undang-undangnya. Putusan hakim mencerminkan wajah nyata hukum dalam kehidupan masyarakat. Keadilan hukum harus dikaji melalui konsekuensi sosialnya, bukan sekadar teori ideal. Dengan demikian, Ross telah menanamkan dasar bagi pendekatan empiris dan realistis dalam analisis hukum yang kini berkembang dalam bentuk law and society studies serta behavioral jurisprudence. (Gholib) Referensi: Ross, Alf. On Law and Justice. London: Stevens & Sons, 1953. Olivecrona, Karl. Law as Fact. London: Stevens & Sons, 1939. Hägerström, Axel. Philosophy and Religion. Uppsala: Uppsala University Press, 1920. Freeman, M.D.A. Lloyd’s Introduction to Jurisprudence. London: Sweet & Maxwell, 2008.