Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Pelaksanaan pemilu di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, menghadirkan tantangan unik bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), terutama dengan diterapkannya Sistem Noken. Sistem ini, yang masih menjadi bagian dari tradisi adat masyarakat Jayawijaya, memungkinkan kepala suku atau tokoh masyarakat untuk menentukan pilihan kolektif komunitas. Meskipun dihormati sebagai bagian dari kearifan lokal Papua Pegunungan, sistem ini menimbulkan tantangan bagi KPPS dalam hal transparansi, integritas, dan akuntabilitas pemilu.

Baca Juga  : KPPS : Pengertian, Tugas, Gaji dan Cara Daftar Terbaru

Tantangan dan Kendala KPPS di Papua dengan Sistem Noken

1. Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas

   • Sistem Noken memungkinkan keputusan kolektif, namun dapat mengurangi transparansi individu dalam memilih. Hal ini menantang KPPS untuk memastikan setiap suara dihitung dengan akurat dan sah.

2. Kendala Geografis dan Infrastruktur

   • Papua memiliki kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan dan daerah terpencil. Hal ini menyulitkan distribusi logistik pemilu dan aksesibilitas bagi pemilih dan KPPS.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

   • Jumlah KPPS yang terbatas dan kurangnya pelatihan khusus membuat mereka kesulitan dalam mengelola proses pemilu yang kompleks, terutama dengan adanya sistem noken.

4. Potensi Konflik Sosial

   • Keputusan kolektif dalam Sistem Noken dapat menimbulkan ketidakpuasan individu, berpotensi memicu konflik sosial di komunitas.

5. Perbedaan Persepsi Hukum

   • Sistem Noken kadang dianggap bertentangan dengan prinsip pemilu langsung dan rahasia. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi hukum antara tradisi lokal dan regulasi nasional.

Saran untuk Mengatasi Tantangan

Untuk menghadapi tantangan KPPS di Kabupaten Jayawijaya, KPU Kabupaten Jayawijaya perlu meningkatkan pendidikan bagi pemilih dan anggota KPPS melalui sosialisasi dan pelatihan intensif mengenai prosedur pemilu serta pentingnya partisipasi aktif. Selain itu, pembangunan infrastruktur TPS yang memadai dan pemanfaatan teknologi seperti e-rekapitulasi suara akan mempermudah proses pemilu, khususnya di daerah pegunungan dan pedalaman. Penguatan regulasi terkait penerapan Sistem Noken serta pengawasan yang ketat juga penting untuk mencegah potensi kecurangan, sementara dialog dan kolaborasi dengan tokoh adat setempat membantu memastikan keselarasan antara tradisi lokal dan regulasi pemilu, sehingga seluruh proses pemilu di Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan adil, aman, dan transparan. (Ar)

Baca Juga : Sistem Noken Papua, Demokrasi Unik di Tanah Papua

Referensi : 

• KPU Provinsi Papua Pegunungan. (2025). KPPS Papua Pegunungan dan TPS Sistem Noken: Harmoni Kearifan Lokal dalam Demokrasi Nasional. https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/911_kpps-papua-pegunungan-dan-tps-sistem-noken-harmoni-kearifan-lokal-dalam-demokrasi-nasional
• Niaga Asia. (2024). Sistem Noken jadi Kendala Pemungutan Suara di 1.297 TPS di Papua.
• Komisi Pemilihan Umum. (2025).
• Niaga Asia. (2024). Sistem Noken jadi Kendala Pemungutan Suara di 1.297 TPS di Papua. 
• Komisi Pemilihan Umum. (2025).