Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Hans Kelsen Menyingkap Aliran Hukum Murni yang Menggetarkan Fondasi Positivisme

Wamena, KPU Kabupaten Jayawijaya memandang pentingnya pemikiran Hans Kelsen tentang hukum murni terhadap arah gerak hukum, perkembangan dalam filsafat hukum modern, dan kemajuan hukum di Indonesia. Baca juga : Hugo Grotius: Pionir Aliran Hukum Rasional yang Merevolusi Wajah Pemikiran Hukum Global Menegaskan Kemandirian Ilmu Hukum dari Unsur Non-Hukum Hans Kelsen, Austria (1881-1973) diakui sebagai salah satu individu paling berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum yang modern. Melalui teorinya tentang Hukum Murni, Kelsen berusaha untuk memisahkan studi hukum dari pengaruh politik, etika, dan sosiologi. Ia berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai kumpulan norma yang mandiri, bukan sebagai campuran nilai dari luar. “Tujuan utama dari teori hukum murni adalah untuk menghapus pengaruh unsur non-yuridis dari ilmu hukum,” ujar Hans Kelsen, Reine Rechtslehre (1934). Latar Belakang Pemikiran terhadap Campur Aduk Ilmu Hukum Pada awal abad ke-20, banyak teori hukum yang terikat pada elemen moral, religius, dan politik. Situasi ini menciptakan kebingungan dalam memahami hukum secara ilmiah. Kelsen, yang berasal dari Wina, Austria, berargumen bahwa hukum seharusnya dipahami seperti ilmu pasti menggunakan pendekatan yang rasional dan netral. Kelsen lantas mendirikan “Sekolah Hukum Wina” yang berfungsi sebagai pusat pengembangan teori hukum murni. Ia berusaha mengembalikan fokus pada hukum sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku manusia melalui hierarki norma. Konsep Dasar Norma, Hierarki, dan Grundnorm Teori Hukum Murni, Kelsen memperkenalkan ide tentang hierarki norma hukum. Ia berpendapat bahwa setiap norma hukum mendapatkan kewenangan dari norma yang ada di atasnya. Di puncak hierarki tersebut ada Grundnorm yaitu norma dasar sebuah premis filosofis yang menjadi landasan legitimasi untuk seluruh sistem hukum. Contohnya: Norma yaitu konstitusi menjadi dasar untuk undang-undang. Undang-undang menjadi dasar bagi peraturan pelaksana. Semua norma pada akhirnya berakar pada Grundnorm, yang tidak dapat ditelusuri lebih jauh. Dengan cara ini, hukum menjadi sistem yang terstruktur dan konsisten secara internal. Hukum dan Moral Dua Dunia yang Berbeda Salah satu elemen krusial dalam teori Kelsen adalah pemisahan yang jelas antara hukum dan moralitas. Ia memprotes pandangan bahwa hukum harus berdasar pada nilai moral atau keadilan tertentu. Menurut Kelsen, hukum tidak harus “adil” untuk diakui sah, melainkan cukup apabila norma tersebut dibentuk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh norma yang lebih tinggi. Pandangan ini menegaskan bahwa keabsahan hukum bersifat formal bukan berhubungan dengan substansi. Hal ini menjadikan teori Kelsen sebagai dasar utama untuk positivisme hukum modern, sekaligus titik awal bagi kritik dari para filsuf hukum naturalistik seperti Lon L. Fuller dan Gustav Radbruch.(Gholib) Baca juga : John Austin Pencetus Dasar Rasional dari Aliran Hukum Positif Analitis dalam Era Modern Referensi: Kelsen, Hans. Reine Rechtslehre (The Pure Theory of Law). Vienna: Franz Deuticke, 1934. Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945.

Gubernur Pertama Papua Pegunungan John Tabo

Wamena — John Tabo dikenal sebagai tokoh sentral dalam pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, sekaligus menjadi Gubernur definitif pertama daerah tersebut. Sosok kelahiran 2 Juni 1970 ini merupakan figur penting dalam perjuangan pemekaran wilayah Papua pada 2022, dengan tekad untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan di wilayah pegunungan tengah Papua. Kini, di bawah kepemimpinannya, Papua Pegunungan menatap babak baru menuju pemerintahan yang lebih mandiri dan sejahtera. Baca juga : Wisata Rohani Minimo, Jejak Injil di Lembah Baliem Latar Belakang dan Karier Politik John Tabo Berakar dari Suku Lani dan lahir di Kampung Wuragi, Distrik Wugi, Kabupaten Tolikara, John Tabo memahami betul aspirasi masyarakat pegunungan. Ia memulai kiprahnya di dunia politik sejak akhir 1990-an dan meniti karier dari jabatan legislatif hingga eksekutif. Tabo pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Jayawijaya (1999–2004), Bupati Tolikara pertama (2005–2010), serta Bupati Mamberamo Raya (2021–2025). Selain itu, ia juga memimpin DPD I Partai Golkar Papua Pegunungan, memperkuat pengaruh politiknya di tingkat provinsi. Gubernur Definitif Pertama Papua Pegunungan Setelah melalui proses panjang, John Tabo bersama Ones Pahabol resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 April 2025 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan periode 2025–2030. Pelantikan ini menandai babak baru kepemimpinan definitif setelah masa jabatan penjabat gubernur berakhir. John Tabo membawa visi Papua Pegunungan BERSINAR — Berdaya Saing, Religius, Sinergis, Inovatif, Nyaman, Aman, dan Raharja — dengan konsep pembangunan berbasis tiga tungku: adat, agama, dan pemerintah. Inspirasi Perjuangan dan Dedikasi Perjalanan hidup John Tabo penuh inspirasi. Ia pernah dikenal sebagai “anak terminal” yang bekerja sebagai kondektur sebelum meniti karier politik. Dari pengalaman hidup sederhana itu, lahir tekad kuat untuk memajukan tanah kelahirannya. Ia berkomitmen mendorong generasi muda Papua Pegunungan agar bangkit, berpendidikan, dan mampu membangun daerahnya sendiri. Salah satu gagasan visionernya adalah mendirikan sekolah penerbangan untuk Orang Asli Papua (OAP) guna mengurangi ketergantungan Lapago pada transportasi udara. Kini, di bawah kepemimpinan John Tabo, Wamena sebagai ibu kota provinsi diharapkan menjadi pusat kemajuan, inovasi, dan harapan baru bagi masyarakat Papua Pegunungan. (Ema) Baca juga : Biografi Singkat Jhon Tabo

KPU Jayawijaya Optimalkan SIMONIKA untuk Wujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemilu

Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya semakin serius dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang. Langkah ini diwujudkan melalui optimalisasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA), sebuah aplikasi berbasis web yang menjadi alat utama pelaporan anggaran di lingkungan KPU. Baca juga : Efektivitas Implementasi SRIKANDI di KPU Jayawijaya Apa Itu SIMONIKA SIMONIKA adalah singkatan dari Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan, yaitu platform digital terpusat yang digunakan oleh KPU untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi seluruh kegiatan keuangan serta realisasi penyerapan anggaran di setiap satuan kerja, termasuk di tingkat Kabupaten Jayawijaya. Sistem ini mendukung terciptanya transparansi, efisiensi, serta ketepatan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip good governance. Pilar Utama Akuntabilitas Keuangan KPU Sebagai pilar utama akuntabilitas keuangan, SIMONIKA berfungsi memastikan seluruh kegiatan keuangan KPU terekam secara digital dan dapat diawasi secara real time. Hal ini membantu pimpinan lembaga mengambil keputusan berbasis data yang akurat serta mencegah terjadinya kesalahan administrasi atau penyimpangan penggunaan anggaran. Manfaat Strategis SIMONIKA bagi KPU Jayawijaya Penggunaan SIMONIKA memberikan dampak positif signifikan, terutama dalam mendukung persiapan Pemilu dan pelaporan anggaran secara transparan. Berikut beberapa manfaat strategisnya: Pelaporan Cepat (LPPA): Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) dapat dilakukan secara otomatis, sehingga mempercepat proses audit internal dan eksternal. Integrasi Data: Data dalam SIMONIKA tersinkronisasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan, meminimalkan risiko selisih data, dan mendukung KPU meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pengendalian Anggaran: Pimpinan dapat memantau penyerapan anggaran secara berkala untuk mencegah penumpukan kegiatan dan pencairan dana di akhir tahun, serta memastikan program berjalan sesuai rencana. Prinsip Transparansi dan Upaya Meraih WTP Tujuan utama optimalisasi SIMONIKA adalah mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan. KPU Jayawijaya berkomitmen mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pengelolaan keuangan yang tertib, terukur, dan terintegrasi secara digital. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Untuk menjamin efektivitas sistem, KPU Kabupaten Jayawijaya telah melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para bendahara dan operator keuangan. Pelatihan ini menekankan pada ketepatan input data realisasi anggaran berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) serta pemahaman regulasi terbaru dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi Operasional dan Manfaat Kunci SIMONIKA Dalam kegiatan operasional sehari-hari, SIMONIKA memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain: Integrasi Data Keuangan (SAKTI): Menyelaraskan data anggaran KPU dengan data keuangan pemerintah pusat, sehingga mengurangi perbedaan catatan. Kontrol Anggaran Dini: Melalui fitur monitoring, pimpinan dapat melihat persentase penyerapan anggaran di berbagai kegiatan dan segera melakukan koreksi bila ditemukan ketidakseimbangan. Validitas Laporan Pertanggungjawaban: LPPA yang dihasilkan SIMONIKA berbasis data terstruktur, sehingga memudahkan proses verifikasi baik internal maupun eksternal. Kesimpulan Optimalisasi SIMONIKA di KPU Kabupaten Jayawijaya menandai babak baru dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Dengan menjadikan SIMONIKA sebagai standar pelaporan keuangan, KPU Jayawijaya telah memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Komitmen terhadap digitalisasi ini diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu serta memastikan bahwa demokrasi berjalan efektif dan bebas dari penyimpangan anggaran. (Eva) Baca juga : KPU Jayawijaya Dorong Optimalisasi Pelaporan Kinerja Melalui Aplikasi E-Lapkin

Wisata Rohani Minimo, Jejak Injil di Lembah Baliem

Wamena, Papua Pegunungan — Wisata Rohani Minimo di Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya, merupakan tempat bersejarah yang menjadi titik awal masuknya pekabaran Injil di Lembah Baliem. Pada 20 April 1954, pesawat pertama yang membawa para misionaris mendarat di Kampung Minimo, menandai awal mula penyebaran Injil di tengah masyarakat suku Dani. Kini, lokasi ini menjadi destinasi rohani dan sejarah yang terus dijaga serta dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama berbagai lembaga keagamaan. Baca juga : Pemilih Muda di Pemilu 2024: Fakta, Data, dan Pengaruhnya Jejak Sejarah Pekabaran Injil di Minimo Menurut catatan sejarah gereja, Minimo adalah gerbang pertama masuknya misionaris ke Lembah Baliem. Dari sinilah kabar keselamatan disebarkan ke wilayah Aslokobal, Hitigima, dan kemudian meluas ke seluruh penjuru Jayawijaya. Nilai spiritual dan sejarahnya menjadikan Minimo sebagai saksi hidup perjalanan iman masyarakat Papua. Pengembangan Wisata Religi dan Edukasi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama pihak gereja berencana membangun Monumen Pesawat Pembawa Injil sebagai bentuk penghormatan bagi para misionaris pertama. Pengunjung dapat menikmati keindahan alam Lembah Baliem yang asri sambil merenungkan nilai-nilai rohani yang lahir dari sejarah panjang pekabaran Injil di Papua. Peringatan Tahunan di Kampung Minimo Setiap tanggal 20 April, masyarakat Jayawijaya menggelar ibadah syukur HUT Pekabaran Injil di Kampung Minimo. Perayaan ini dihadiri ribuan umat dari berbagai denominasi gereja dan menjadi agenda tahunan yang menarik perhatian banyak pengunjung. Melalui publikasi di website KPU Kabupaten Jayawijaya, informasi tentang kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan nilai-nilai sejarah dan kerohanian masyarakat Lembah Baliem kepada khalayak yang lebih luas. Minimo, Simbol Iman dan Persatuan Papua Lebih dari sekadar tempat wisata, Minimo adalah simbol iman dan tonggak sejarah penyebaran kekristenan di Tanah Papua. Dengan perpaduan panorama alam yang menakjubkan dan nilai spiritual yang mendalam, Wisata Rohani Minimo menjadi destinasi yang patut dikunjungi untuk mengenang perjalanan rohani dan budaya masyarakat Lembah Baliem. (ARD) Baca juga : Hugo Grotius: Pionir Aliran Hukum Rasional yang Merevolusi Wajah Pemikiran Hukum Global Referensi: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. (2023). Profil Pariwisata Kabupaten Jayawijaya. Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII). (2020). Sejarah Pekabaran Injil di Tanah Papua. Wamena:  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2022). Destinasi Wisata Religi di Papua Pegunungan. Kijne, I.S. (1962). Sejarah Masuknya Injil di Tanah Papua. Jayapura: Percetakan Gereja Kristen Injili. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jayawijaya. (2024). Laporan Pengembangan Wisata Religi Kampung Minimo. Dokumentasi Gereja dan Arsip Misi Wamena. (1954–2024). Catatan Pendaratan Pesawat Misionaris Pertama di Kampung Minimo.

KPU Jayawijaya Dorong Optimalisasi Pelaporan Kinerja Melalui Aplikasi E-Lapkin

Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya terus berupaya meningkatkan kualitas pelaporan kinerja aparatur dengan menerapkan Aplikasi E-Lapkin. Aplikasi ini menjadi langkah digitalisasi penting dalam mendukung pelaporan kinerja ASN secara efektif, efisien, dan transparan. Melalui sistem daring ini, seluruh pegawai dapat menyusun serta melaporkan kegiatan harian dan capaian kinerja dengan lebih mudah, cepat, dan akurat, sejalan dengan komitmen KPU Jayawijaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel. Baca juga : Efektivitas Implementasi SRIKANDI di KPU Jayawijaya Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi Pelaporan Kinerja Aplikasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja Pegawai Negeri Sipil) berfungsi sebagai platform digital untuk memantau dan mengevaluasi kinerja aparatur secara berkala. Setiap pegawai diwajibkan menginput data kegiatan harian, target, serta hasil kerja sesuai periode pelaporan. Dengan sistem ini, pimpinan dapat memantau produktivitas pegawai secara langsung dan melakukan evaluasi berbasis data yang akurat. Hal ini membantu menciptakan budaya kerja yang lebih transparan dan terukur di lingkungan KPU Jayawijaya. Dukungan terhadap Reformasi Birokrasi di KPU Jayawijaya Implementasi E-Lapkin merupakan bagian dari upaya KPU Jayawijaya dalam memperkuat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja. Melalui sistem pelaporan digital ini, setiap ASN dituntut untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas serta hasil kerja mereka. Data yang terekam secara elektronik memudahkan pimpinan dalam menganalisis capaian kinerja dan mengambil keputusan yang tepat dalam perencanaan program kerja berikutnya. Pernyataan Sekretaris KPU Jayawijaya Sekretaris KPU Jayawijaya menegaskan bahwa penggunaan Aplikasi E-Lapkin bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk komitmen terhadap profesionalisme ASN. “Melalui E-Lapkin, seluruh kinerja pegawai dapat terukur, terdokumentasi dengan baik, dan menjadi dasar untuk peningkatan kualitas kerja ke depan,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan dalam pengisian laporan agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realisasi kerja di lapangan. Menuju Administrasi Kepegawaian yang Modern dan Akuntabel KPU Jayawijaya berharap penerapan E-Lapkin dapat memperkuat efektivitas dan efisiensi kerja di seluruh jajaran. Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi, lembaga mampu mewujudkan budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja. Inovasi digital ini menjadi bagian penting dari transformasi KPU menuju pengelolaan administrasi kepegawaian yang modern, adaptif, dan profesional di era digital.(Santha) Baca juga : Belum Tahu Apa Itu Coklit? Simak Penjelasannya di Sini

Efektivitas Implementasi SRIKANDI di KPU Jayawijaya

Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya terus berkomitmen mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan mengoptimalkan Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Aplikasi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola arsip digital yang efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan SRIKANDI, KPU Jayawijaya berupaya meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, mengurangi penggunaan kertas (paperless office), serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Baca juga : UU Pemilu 2026, Menuju Reformasi Demokrasi Indonesia di Pemilu 2029 Apa itu SRIKANDI SRIKANDI adalah aplikasi buatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengelola surat dan arsip secara digital. Dengan SRIKANDI, semua proses surat-menyurat bisa dilakukan lewat komputer tanpa banyak kertas, sehingga pekerjaan jadi lebih cepat, rapi, aman, dan mendukung pemerintahan berbasis elektronik. Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPU Kabupaten Jayawijaya secara aktif menerapkan Aplikasi SRIKANDI sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan. Melalui sistem ini, seluruh proses administrasi dan kearsipan dilakukan secara elektronik, mempermudah akses data, mempercepat alur surat-menyurat, serta menjamin keamanan informasi arsip. Langkah ini menjadi bukti nyata dukungan KPU Jayawijaya terhadap percepatan implementasi SPBE di wilayah Papua Pegunungan. Dasar Hukum dan Kebijakan Penerapan SRIKANDI Penerapan Aplikasi SRIKANDI sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Keputusan Menteri PANRB No. 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Aplikasi ini dirancang oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai platform kearsipan nasional yang terintegrasi antarinstansi pemerintah. KPU Jayawijaya menjadikan kebijakan ini sebagai pedoman utama dalam pengelolaan arsip digital agar sesuai standar nasional. Tujuan Evaluasi Implementasi Triwulan SRIKANDI Evaluasi implementasi Aplikasi SRIKANDI dilakukan setiap triwulan untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem berjalan. Tujuan utama kegiatan ini antara lain: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip dinamis. Mendorong transformasi digital di lingkungan KPU Jayawijaya. Mengidentifikasi kendala dan menemukan solusi perbaikan sistem. Meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip digital. Mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Manfaat Implementasi Aplikasi SRIKANDI Penerapan SRIKANDI memberikan berbagai manfaat signifikan bagi KPU Kabupaten Jayawijaya, di antaranya: Mengurangi penggunaan kertas dan alat tulis kantor (paperless system). Memastikan penyimpanan data arsip lebih aman dan terkelola. Mempermudah proses surat-menyurat antarinstansi pemerintah. Mendukung keterbukaan informasi publik dengan sistem yang transparan. Menunjang peningkatan nilai SPBE melalui tata kelola digital yang efektif. Dengan manfaat tersebut, KPU Jayawijaya dapat memperkuat budaya kerja berbasis teknologi dan meningkatkan efisiensi operasional lembaga. Tantangan dan Upaya Peningkatan Kinerja Aplikasi Dalam proses implementasi, terdapat beberapa tantangan seperti migrasi data antarversi SRIKANDI, penyesuaian fitur baru, serta kebutuhan pelatihan SDM agar mampu mengoperasikan sistem dengan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU Jayawijaya terus melakukan pendampingan teknis, monitoring rutin, dan evaluasi berkala agar Aplikasi SRIKANDI dapat berjalan maksimal sesuai kebutuhan lembaga. Kesimpulan Evaluasi triwulan terhadap Aplikasi SRIKANDI merupakan langkah strategis untuk memastikan sistem kearsipan berjalan efektif, efisien, dan sesuai arah transformasi digital pemerintahan. Melalui implementasi yang berkelanjutan, KPU Kabupaten Jayawijaya berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang modern, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Jayawijaya.(Vani) Baca juga : Transparansi Hukum di Era Serba Digital: JDIH Jadi Pilar Utama Akses Informasi Publik