Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Jayawijaya - Indonesia kembali menghadapi persoalan serius terkait kerusakan lingkungan. Laporan berbagai lembaga menunjukkan bahwa kualitas ekosistem terus menurun akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali, mulai dari pembukaan lahan secara ilegal, pencemaran sungai, sampai kerusakan ekosistem pesisir. Fenomena ini diperparah oleh perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem, banjir, dan kekeringan di berbagai daerah.

Baca juga : Kondisi Darurat Bencana Alam: Pemerintah Percepat Penanganan Demi Keselamatan Warga

Deforestasi dan Degradasi Hutan: Ancaman Utama

Deforestasi menjadi penyumbang terbesar kerusakan lingkungan di Indonesia. Kalimantan, Sumatera, hingga Papua terus kehilangan tutupan hutan akibat ekspansi industri:

• Perkebunan kelapa sawit
• Tambang batu bara dan nikel
• Perambahan dan pembalakan liar

Menurut pakar lingkungan, hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas udara, punahnya satwa endemik, serta meningkatnya konflik satwa-manusia.

Pencemaran Sungai dan Laut Meningkat

Selain kerusakan hutan, pencemaran air kini menjadi perhatian utama. Sungai-sungai besar seperti Citarum, Musi, dan Siak tercemar limbah industri dan domestik. Di wilayah pesisir, sampah plastik dan limbah tambang mempengaruhi kehidupan biota laut dan nelayan. Penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan.

Perubahan Iklim Memperparah Krisis

Perubahan iklim global memperburuk situasi lingkungan. Indonesia mulai merasakan:

• Meningkatnya frekuensi banjir bandang
• Suhu yang terus naik setiap tahun
• Pola hujan yang tidak menentu
• Kekeringan ekstrem di berbagai daerah

Fenomena ini berpengaruh langsung pada produksi pangan, kesehatan masyarakat, dan ekonomi lokal.

Dampak Kerusakan Lingkungan bagi Masyarakat

Kerusakan lingkungan memiliki dampak berantai, antara lain:

• Turunnya kualitas kesehatan akibat polusi udara dan air
• Berkurangnya lahan pertanian produktif
• Meningkatnya risiko bencana alam
• Krisis air bersih
• Kerugian ekonomi terutama pada sektor pertanian dan perikanan

Banyak desa kini masuk kategori rawan bencana akibat kerusakan ekosistem di sekitar mereka.

Upaya Pemerintah Masih Terkendala

Meski pemerintah telah melakukan sejumlah Langkah seperti rehabilitasi hutan dan penegakan hukum implementasinya belum maksimal. Masih banyak perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran namun mendapat sanksi minimal. Pengawasan di daerah juga dinilai lemah karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Aktivis Menuntut Reformasi Pengelolaan Lingkungan

Organisasi lingkungan hidup mendesak pemerintah lebih tegas dalam:

• Menghentikan izin industri perusak lingkungan
• Memperluas kawasan konservasi
• Menerapkan prinsip restorative ecology

Melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan

Gerakan masyarakat sipil semakin kuat menuntut transparansi kebijakan lingkungan.

(Gholib)

Referensi:

1. Emil Salim – Lingkungan Hidup dan Pembangunan
2. Munadjat Danusaputro – Hukum Lingkungan
3. Otto Soemarwoto – Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan
4. David N. Cooper – Environment and Society
5. Rachel Carson – Silent Spring