Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, Lembah Baliem menghadirkan keindahan alam yang memukau serta beragam bahasa yang sangat beragam. Di kawasan ini, berbagai suku seperti Dani, Lani, Yali, dan Hubula hidup berdampingan dengan masing-masing dengan bahasa dan dialek yang berbeda semuanya tergolong dalam satu kelompok besar yang dikenal sebagai Trans-New Guinea. Baca Juga : Bahasa Papua: Kekayaan Budaya dari Tanah Cenderawasih Bahasa Dani dan Rumpun Lembah Baliem Bahasa yang paling umum digunakan di Lembah Baliem adalah Bahasa Dani (Lembah Besar Dani). Dalam “Bahasa Dani”, terdapat pembagian dialek yang cukup signifikan: Dialek Dani Bawah (Lower Grand Valley Dani) misalnya di wilayah Kurima, Bele, Kimbin. Dialek Dani Tengah (Mid Grand Valley Dani / Tulem) desa seperti Tulem, Wesaput, Pugima. Dialek Dani Atas (Upper Grand Valley Dani) contohnya di distrik Asologaima, Mulia, Tiom. Selain itu, ada pula bahasa/kerabat bahasanya seperti Yali (bagian dari Ngalik dalam kelompok Dani) yang digunakan di bagian timur lembah. Bahasa Dani termasuk dalam keluarga Bahasa Trans-New Guinea, cabang West Trans-New Guinea, dalam kelompok Dani murni, yang menunjukkan hubungan tipologis dengan bahasa lain di area pegunungan Papua. Ciri Kebahasaan dan Perbedaan Dialek Struktur kalimat dalam banyak bahasa yang digunakan di Lembah Baliem umumnya mengikuti pola SOV (Subjek-Objek-Kata Kerja) yang biasa ditemui dalam bahasa Trans-New Guinea. Perbedaan dalam suara dan fonologi antar dialek Dani cukup mencolok walaupun umumnya masih dapat saling dimengerti. Penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas, khususnya di kota Wamena atau daerah yang banyak berinteraksi dengan luar lembah. Hal ini mengakibatkan terjadi proses bilingualisme antara bahasa Dani/logat lokal dan Bahasa Indonesia. Kosakata sehari-hari dalam bahasa Dani juga mengandung kuat unsur lokal, seperti kata “Wamena” yang diyakini berasal dari dua kata dalam bahasa Dani: wam (babi) dan ena/mena (jinak) sehingga “Wamena” sering diterjemahkan menjadi “babi jinak”. Fungsi Sosial dan Dinamika Bahasa di Komunitas Bahasa-bahasa lokal di Lembah Baliem berfungsi bukan hanya untuk berkomunikasi tetapi juga sebagai identitas kultural, sarana untuk ritual, tradisi, dan pendidikan non-formal. Festival Budaya Lembah Baliem yang diadakan setiap tahun menunjukkan bagaimana bahasa lokal dipakai dalam tarian, lagu, musik tradisional (seperti witawo) dan kerajinan budaya. Namun, munculnya modernisasi dan perkembangan pendidikan nasional menciptakan tantangan bagi keberlangsungan bahasa lokal: generasi muda semakin banyak beralih menggunakan Bahasa Indonesia atau campuran dialek yang bisa menyebabkan pergeseran bahasa. Isu dan Tantangan: Pelestarian Bahasa Lokal Dengan banyaknya dialek dan variasi bahasa lokal, dokumentasi linguistik menjadi sangat penting namun masih minimal hanya beberapa dialek yang telah diteliti secara mendalam. Pendidikan formal di area tersebut umumnya menggunakan Bahasa Indonesia sehingga ruang untuk penggunaan bahasa lokal di dalam sekolah atau media menjadi terbatas, yang dapat mengurangi jumlah penutur aktif di kalangan generasi muda. Kegiatan revitalisasi, seperti penerbitan materi pembelajaran dalam bahasa daerah atau kurikulum lokal, muncul sebagai solusi untuk mempertahankan keberlanjutan bahasa-bahasa lokal. (ARD) Baca Juga : Sejarah Papua Pegunungan Referensi: Bromley, H. M. The Grammar of Lower Grand Valley Dani. (1981). Memuat studi mendalam tentang dialek Dani bawah. Foley, William A. The Papuan Languages of New Guinea. Cambridge University Press, 1986/2000. Pembahasan luas mengenai bahasa-bahasa Trans-New Guinea termasuk kelompok Dani.

Wamena, John Stuart Mill (1806–1873) diakui sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh di bidang hukum dan moralitas modern. Ia merupakan penerus yang mengembangkan gagasan Jeremy Bentham mengenai hukum utilitarianisme dengan memberikan dimensi yang lebih mendalam pada aspek kemanusiaan serta keadilan sosial. Baca Juga : Bahasa Papua: Kekayaan Budaya dari Tanah Cenderawasih Latar Belakang Pemikiran dan Pengaruh Bentham Sebagai pengikut utama pandangan Jeremy Bentham, Mill terpengaruh oleh ide bahwa hukum seharusnya bertujuan untuk menghasilkan kebahagiaan paling besar bagi sebanyak mungkin orang. Namun, ia menganggap bahwa pemikiran Bentham terlalu kaku dan bersifat kuantitatif yang hanya menilai tindakan berdasarkan seberapa banyak kebahagiaan yang dihasilkan tanpa menganalisis kualitas kebahagiaan itu. Dalam karya terkenalnya “Utilitarianism” (1863), Mill menekankan bahwa tidak semua bentuk kebahagiaan memiliki nilai yang setara. Ia membedakan antara kesenangan tinggi, seperti yang bersifat intelektual, moral, dan spiritual, dan kesenangan rendah yang cenderung bersifat fisik. Mill berpendapat hukum perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan martabat serta kebebasan manusia. Kebebasan Individu sebagai Prinsip Hukum Salah satu sumbangan terbesar Mill bagi dunia hukum adalah pemikiran tentang kebebasan individu yang ia jelaskan dalam karyanya yang terkenal “On Liberty” (1859). Mill menggarisbawahi bahwa hukum dan pemerintah tidak seharusnya menghalangi kebebasan individu, kecuali jika tindakan yang diambil tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pandangan ini dikenal dengan istilah "prinsip tanpa merugikan orang lain". Prinsip ini menjadi landasan penting dalam teori hukum liberal serta menjadi pedoman dalam pembuatan berbagai regulasi yang menjamin hak asasi manusia termasuk kebebasan berpendapat, menganut agama, dan mengekspresikan diri. “The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others”. Ucap John Stuart Mill, “On Liberty” (1859) Hukum, Moralitas, dan Keadilan Sosial Berbeda dengan pandangan Bentham yang menilai hukum hanya dari segi utilitarian, Mill menambahkan unsur moralitas dan keadilan dalam konteks hukum. Ia berpendapat bahwa hukum yang baik tidak hanya bermanfaat bagi Masyarakat tetapi juga harus adil dari segi moral. Ide-ide ini kemudian memberi pengaruh yang signifikan pada perkembangan asal-usul filsafat hukum modern yang bertujuan untuk mengintegrasikan utilitarianisme dengan hak asasi manusia, terutama selama abad ke-20. Bahkan, pemikir hukum seperti H. L. A. Hart banyak memanfaatkan prinsip Mill untuk mendiskusikan keterkaitan antara hukum, kebebasan, dan moralitas kolektif. Relevansi Pemikiran Mill dalam Konteks Hukum Modern Dalam konteks hukum masa kini, pemikiran John Stuart Mill sangat penting untuk menghadapi tantangan global seperti perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, dan keadilan sosial. Konsep prinsip tanpa merugikan orang lain diterapkan secara luas dalam sistem hukum saat ini, termasuk dalam regulasi tentang kebebasan pers, privasi digital, dan hak-hak minoritas. Selain itu, pandangan Mill mengenai pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat juga menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan hukum demokratis di banyak negara, termasuk Indonesia. (Gholib) Baca Juga : Jeremy Betham Membedah Aliran Hukum Utilitarianisme yang Menempatkan Kebahagiaan Terbesar sebagai Tujuan Hukum Referensi: Mill, John Stuart. Utilitarianism. London: Parker, Son, and Bourn, 1863. Mill, John Stuart. On Liberty. London: John W. Parker and Son, 1859. Hart, H.L.A. Law, Liberty, and Morality. Stanford University Press, 1963.

Wamena - Bahasa Papua adalah salah satu kekayaan terbesar di Indonesia yang mencerminkan keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat di Tanah Cenderawasih. Papua dikenal sebagai daerah dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di Indonesia — lebih dari 270 bahasa daerah yang berbeda digunakan oleh berbagai suku di pegunungan, lembah, dan pesisir. Baca Juga : Sejarah Papua Pegunungan Bahasa Dani Kabupaten Jayawijaya Bahasa Dani Kabupaten Jayawijaya digunakan oleh masyarakat di Lembah Baliem, yang menjadi pusat kehidupan Suku Dani. Bahasa ini memiliki beberapa dialek seperti Dani Barat dan Dani Timur, dan merupakan bahasa utama yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya. Bahasa Lani Kabupaten Lanny Jaya Bahasa Lani Kabupaten Lanny Jaya dituturkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan Lanny Jaya. Bahasa ini termasuk dalam rumpun Trans–New Guinea dan masih digunakan secara aktif dalam percakapan sehari-hari, kegiatan adat, serta komunikasi antarwarga di Kabupaten Lanny Jaya. Bahasa Yali Kabupaten Yalimo Bahasa Yali Kabupaten Yalimo digunakan oleh Suku Yali yang mendiami wilayah pegunungan curam dan lembah di Kabupaten Yalimo. Bahasa ini memiliki banyak variasi dialek di setiap distrik, menjadikan Bahasa Yali sebagai salah satu identitas budaya penting masyarakat Yalimo. Bahasa Wano dan Lani Kabupaten Tolikara Bahasa Wano dan Lani Kabupaten Tolikara merupakan dua bahasa utama yang berkembang di wilayah Tolikara. Bahasa Wano banyak digunakan di daerah bagian timur, sedangkan Bahasa Lani lebih dominan di wilayah barat. Kedua bahasa ini menjadi ciri khas komunikasi masyarakat Kabupaten Tolikara. Bahasa Ok dan Kimki Kabupaten Pegunungan Bintang Bahasa Ok dan Kimki Kabupaten Pegunungan Bintang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan timur Papua, dekat dengan wilayah Papua Nugini. Kabupaten Pegunungan Bintang dikenal memiliki lebih dari 20 bahasa lokal, dan Bahasa Ok serta Kimki menjadi dua di antaranya yang paling banyak dituturkan. Bahasa Ngalik dan Mek Kabupaten Yahukimo Bahasa Ngalik dan Mek Kabupaten Yahukimo digunakan di wilayah pegunungan curam serta lembah-lembah di Kabupaten Yahukimo. Karena kondisi geografis yang sulit dijangkau, bahasa-bahasa ini berkembang secara mandiri di setiap daerah, menjadikan Bahasa Ngalik dan Mek bagian penting dari kekayaan budaya Yahukimo. Bahasa Nduga Kabupaten Nduga Bahasa Nduga Kabupaten Nduga merupakan bahasa utama masyarakat yang tinggal di lembah dan dataran tinggi Kabupaten Nduga. Bahasa ini memiliki kedekatan dengan Bahasa Dani, namun berkembang dengan dialek tersendiri yang menjadi identitas khas masyarakat Nduga. Bahasa Kobakma dan Dani Kabupaten Mamberamo Tengah Bahasa Kobakma dan Dani Kabupaten Mamberamo Tengah digunakan oleh masyarakat di wilayah pegunungan tengah dan lembah-lembah Kabupaten Mamberamo Tengah. Bahasa Kobakma banyak digunakan di sekitar pegunungan, sementara Bahasa Dani juga tetap menjadi bahasa komunikasi utama di daerah tersebut. Kesimpulan Keberagaman bahasa di Papua Pegunungan mencerminkan kekayaan budaya dan kearifan lokal masyarakatnya. Setiap bahasa membawa nilai sejarah dan identitas yang perlu dijaga agar tidak punah di tengah perkembangan zaman. (Ar) Baca Juga : Wamena Papua Pegunungan, Sejarah, Budaya dan Alam Lembah Baliem Referensi: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2025). Papua, Surganya Ratusan Bahasa Daerah! Kompas.com. (2022). Profil Papua Pegunungan, Salah Satu Provinsi Baru di Bumi Cenderawasih.

Wamena - PPS (Panitia Pemungutan Suara) adalah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat desa atau kelurahan yang memiliki peran penting dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan lancar. Tanpa peran PPS, proses pemungutan suara di TPS tidak akan terlaksana dengan baik karena PPS menjadi penghubung langsung antara PPK dan KPPS. Baca Juga : Belum Tahu Apa Itu Coklit? Simak Penjelasannya di Sini   Pengertian PPS PPS (Panitia Pemungutan Suara) merupakan badan ad hoc (sementara) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Tugas utama PPS adalah melaksanakan semua tahapan pemilu yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama dalam pembentukan KPPS, pendataan pemilih, dan pelaksanaan pemungutan suara. Dasar hukum pembentukan PPS terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022. Melalui PPS, KPU memastikan setiap warga negara memperoleh hak pilihnya secara adil dan transparan. Tugas dan Tanggung Jawab PPS Sebagai pelaksana pemilu di tingkat desa/kelurahan, PPS memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab penting, di antaranya: Membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melaksanakan semua tahapan pemilu di wilayahnya. Membentuk dan mengangkat anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di setiap TPS. Mengumumkan dan memperbarui daftar pemilih tetap (DPT). Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan. Menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan pemilu kepada PPK. Menjaga netralitas, transparansi, dan profesionalitas selama proses pemilihan. Melalui PPS, pelaksanaan pemilu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil. Masa Kerja dan Gaji PPS Seperti PPK, masa kerja PPS juga bersifat sementara dan menyesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu. Umumnya, masa kerja PPS berlangsung selama 8–12 bulan tergantung jadwal resmi dari KPU. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022, berikut kisaran honorarium PPS pada Pemilu 2024: Ketua PPS: sekitar Rp1.500.000 per bulan Anggota PPS: sekitar Rp1.300.000 per bulan Selain itu, PPS juga menerima dukungan biaya operasional dari KPU Kabupaten/Kota selama masa tugas. Cara Rekrutmen PPS Proses rekrutmen PPS dilaksanakan secara terbuka oleh KPU Kabupaten/Kota melalui tahapan resmi sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran KPU mengumumkan pembukaan pendaftaran PPS melalui situs resmi, media sosial, dan papan pengumuman di kantor desa/kelurahan. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas Calon anggota PPS mengajukan berkas administrasi seperti KTP, ijazah, surat pernyataan netralitas, dan surat keterangan sehat. Seleksi Tertulis dan Wawancara Peserta mengikuti seleksi tertulis (biasanya menggunakan sistem CAT) dan wawancara untuk menilai pemahaman tentang kepemiluan serta komitmen terhadap integritas. Pengumuman dan Pelantikan Calon terpilih diumumkan secara terbuka dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota. Syarat umum menjadi anggota PPS antara lain berusia minimal 17 tahun, bukan anggota partai politik, berdomisili di wilayah desa/kelurahan setempat, dan memiliki integritas tinggi. Kesimpulan PPS (Panitia Pemungutan Suara) adalah ujung tombak penyelenggaraan pemilu yang memastikan proses demokrasi berjalan sampai ke tingkat akar rumput. Dengan dedikasi tinggi, PPS membantu memastikan bahwa hak pilih masyarakat terlindungi dan hasil pemilu tersampaikan dengan transparan. Peran PPS membuktikan bahwa kekuatan demokrasi Indonesia tumbuh dari partisipasi masyarakat di tingkat paling bawah.(Ar) Baca Juga : Cara jadi KPU dan Jenis Pegawai Penyelenggara Pemilu Referensi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Honorarium Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Portal Resmi KPU RI: https://www.kpu.go.id

Wamena - PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) adalah salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang bertugas membantu KPU di tingkat kecamatan. Tanpa peran PPK, proses pemilihan umum tidak akan berjalan lancar karena mereka menjadi penghubung utama antara KPU kabupaten/kota dengan penyelenggara di tingkat kelurahan dan TPS. Baca Juga : Cara jadi KPU dan Jenis Pegawai Penyelenggara Pemilu Pengertian PPK ( Panitia Pemilihan Kecamatan ) PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan badan ad hoc (sementara) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Tugas utama PPK adalah mengoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu seperti pendataan pemilih, distribusi logistik, dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Keberadaan PPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa PPK adalah bagian dari struktur penyelenggara pemilu yang membantu memastikan proses pemilihan berjalan jujur, adil, dan transparan. Tugas dan Tanggung Jawab PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Berikut beberapa tugas utama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. Melaksanakan dan mengawasi tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Menyampaikan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat kecamatan ke KPU Kabupaten/Kota. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilu di wilayahnya. Menjaga integritas, netralitas, dan transparansi selama proses pemilihan berlangsung. Selain itu, PPK juga berperan sebagai penghubung komunikasi antara KPU dan masyarakat di tingkat kecamatan, terutama dalam menyosialisasikan informasi terkait tahapan pemilu. Masa Kerja dan Gaji PPK   Masa kerja PPK bersifat sementara, yaitu mengikuti masa tahapan penyelenggaraan pemilu. Biasanya, masa kerja PPK berlangsung sekitar 8–12 bulan, tergantung kebutuhan dan jadwal resmi dari KPU. Untuk honorarium, besaran gaji atau uang kehormatan PPK telah diatur melalui Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022. Berikut kisaran honor PPK pada Pemilu 2024: Ketua PPK: sekitar Rp2.500.000 per bulan Anggota PPK: sekitar Rp2.200.000 per bulan Sekretariat PPK: antara Rp1.300.000 – Rp1.800.000 per bulan, tergantung jabatan dan daerah. Selain honor, PPK juga mendapatkan dukungan biaya operasional dari KPU kabupaten/kota selama menjalankan tugasnya. Cara Rekrutmen PPK Proses rekrutmen PPK dilakukan secara terbuka oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam tahapan pemilu. Berikut langkah-langkah umumnya: Pengumuman Pendaftaran KPU kabupaten/kota mengumumkan pembukaan pendaftaran PPK melalui situs resmi dan media sosial. Pendaftaran dan Pengumpulan Berkas Calon anggota PPK mengisi formulir dan menyerahkan berkas seperti fotokopi KTP, ijazah, serta surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik. Seleksi Administrasi dan Tertulis Peserta yang lolos administrasi mengikuti ujian tertulis berbasis CAT (Computer Assisted Test) atau manual sesuai kebijakan KPU setempat. Wawancara Peserta yang lolos tes tertulis mengikuti tahap wawancara untuk menilai integritas, pengetahuan kepemiluan, dan kemampuan komunikasi. Pengumuman dan Pelantikan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil seleksi dan melantik anggota PPK terpilih secara resmi. Rekrutmen PPK terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun, memiliki integritas, dan berdomisili di wilayah kecamatan tempat PPK tersebut bertugas. Kesimpulan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) memiliki peran vital dalam memastikan proses pemilu berjalan tertib dan transparan di tingkat kecamatan. Melalui kerja keras PPK, KPU dapat menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu dengan efektif dan efisien. Dengan sistem rekrutmen terbuka serta pengawasan berlapis, keberadaan PPK menjadi bukti nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi Indonesia. (Ar) Baca Juga : Mochammad Afifuddin, Ketua KPU Periode 2024-2027 Referensi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Honorarium Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Portal Resmi KPU RI: https://www.kpu.go.id

Wamena - Sejarah Papua Pegunungan mencerminkan perjalanan panjang wilayah pegunungan tengah Papua dari masa eksplorasi Hindia Belanda hingga terbentuknya provinsi baru pada tahun 2022 yang kini menjadi simbol kemajuan dan identitas masyarakat di Bumi Cenderawasih. Baca Juga : Wamena Papua Pegunungan, Sejarah, Budaya dan Alam Lembah Baliem Apa yang Dimaksud Papua Pegunungan Papua Pegunungan adalah provinsi baru yang terletak di bagian tengah atau pegunungan papua, dikarenakan wilayah ini dikenal dengan alamnya yang didominasi pegunungan tinggi, lembah yang subur, dan budaya lokal yang masih sangat terjaga dari tradisi leluhur. Eksplorasi terhadap wilayah ini telah dilakukan sejak masa Hindia Belanda. Pada abad ke-17, pelaut Jan Carstenszoon mencatat adanya pegunungan tinggi bersalju di wilayah khatulistiwa yang kini dikenal sebagai pegunungan Papua. Bangsa Eropa menyebut kawasan tersebut sebagai terra incognita—daerah yang belum terpetakan. Ekspedisi besar kemudian dilakukan oleh Hendrikus Albertus Lorentz pada tahun 1909. Dalam perjalanannya menuju Puncak Wilhelmina (sekarang Puncak Trikora), tim ekspedisi melakukan kontak dengan suku Pesegem (Nduga). Nama Lorentz kemudian diabadikan menjadi Taman Nasional Lorentz, salah satu kawasan konservasi terbesar di dunia. Bagaimana Berdirinya Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Papua adalah provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Nugini atau West New Guinea. Dalam sejarahnya, wilayah ini pernah dikenal dengan berbagai nama. Pada masa kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea). Setelah bergabung dengan Indonesia, wilayah ini dinamai Irian Barat (1969–1973), kemudian Irian Jaya oleh Presiden Soeharto saat meresmikan tambang Freeport pada 1973. Pada tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, nama provinsi resmi diubah menjadi Papua. Seiring waktu, pemerintah melakukan pemekaran wilayah untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan, hingga akhirnya lahirlah provinsi baru yaitu Papua Pegunungan. Papua Pegunungan Dibentuk Tahun Berapa dan Suku-suku yang Ada Provinsi Papua Pegunungan secara resmi jadi provinsi baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Juli 2022. Wilayah ini sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Papua, kemudian dimekarkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah Pegunungan Papua. di Papua Pegunungan terdapat rumah bagi berbagai suku besar, di antaranya suku Dani, Lani, Yali, Nduga, dan Mee, yang memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan adat istiadat yang beragam. Tradisi mereka, seperti pesta bakar batu dan seni ukir, menjadi bagian penting dari identitas masyarakat pegunungan Papua. Berapa Kabupaten di Papua Pegunungan Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, yaitu: Jayawijaya Pegunungan Bintang Yahukimo Tolikara Mamberamo Tengah Yalimo Lanny Jaya Nduga Delapan kabupaten ini merupakan wilayah administratif utama yang bersama-sama membentuk pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Ibu Kota Papua Pegunungan Ibu kota Provinsi Papua Pegunungan terletak di Kabupaten Jayawijaya, dengan pusat pemerintahan berada di Kota Wamena. Wamena dikenal sebagai jantung aktivitas masyarakat pegunungan, sekaligus pusat ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan di kawasan tersebut. Selain itu, Wamena juga menjadi gerbang utama menuju berbagai daerah pedalaman di Papua Pegunungan. Kesimpulan Sejarah Papua Pegunungan menggambarkan perjalanan panjang wilayah pegunungan tengah Papua, dari masa eksplorasi kolonial hingga terbentuk sebagai provinsi baru yang mandiri pada tahun 2022. Dengan delapan kabupaten dan ibu kota di Jayawijaya, Papua Pegunungan menjadi simbol kemajuan serta kemandirian masyarakat yang hidup di tengah alam pegunungan. (Ar) Baca Juga : Gubernur Pertama Papua Pegunungan John Tabo Referensi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. (2024). Sejarah Papua Pegunungan. Kompas.com. (2022, 29 Juli). Profil Papua Pegunungan, Salah Satu Provinsi Baru di Bumi Cenderawasih. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.