Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena – Hai Sobat Pemilu! Tahukah kamu bahwa proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024? Tahapan ini tidak hanya sekadar memilih penyelenggara pemilu di daerah, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggota KPU yang terpilih benar-benar berintegritas, profesional, dan independen. Baca Juga : Cara jadi KPU dan Jenis Pegawai Penyelenggara Pemilu Landasan Hukum dan Prinsip Seleksi Seleksi anggota KPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta diperjelas melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kedua regulasi ini menjadi pedoman utama agar proses rekrutmen berlangsung secara terbuka, objektif, dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip keterwakilan gender dan partisipasi publik. Proses seleksi diawasi langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) guna menjamin transparansi dan keseragaman pelaksanaan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Papua Pegunungan. Liat Lebih Lengkap : Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahapan Seleksi Anggota KPU Secara umum, tahapan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meliputi beberapa langkah penting, antara lain: Pembentukan Tim Seleksi (Timsel) oleh KPU RI. Tim ini terdiri dari unsur akademisi, masyarakat sipil, dan tokoh berintegritas yang bertugas menyelenggarakan seluruh proses seleksi di daerah. Pengumuman dan pendaftaran calon anggota KPU. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, dan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat mengajukan diri. Seleksi administrasi dan tes tertulis. Calon anggota KPU harus lolos pemeriksaan dokumen serta mengikuti tes pengetahuan umum tentang kepemiluan. Tes psikologi dan wawancara. Tes ini mengukur kemampuan berpikir, kestabilan emosi, serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi. Nama-nama calon yang lolos diserahkan kepada KPU RI untuk mengikuti fit and proper test, sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai anggota KPU di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Seluruh informasi mengenai jadwal, pengumuman hasil, dan kelulusan peserta dapat dilihat secara terbuka melalui situs resmi: https://infopemilu.kpu.go.id Syarat dan Kriteria Calon Anggota KPU Calon anggota KPU wajib memenuhi sejumlah persyaratan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain: Warga Negara Indonesia (WNI); Berusia paling rendah 35 tahun; Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan; Memiliki integritas pribadi, jujur, dan adil; Tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih; Tidak menjadi anggota partai politik paling singkat lima tahun sebelum pendaftaran; Berpendidikan paling rendah sarjana (S1); Berdomisili di wilayah kerja KPU yang dilamar. Syarat-syarat ini menjadi filter penting agar hanya individu yang berkomitmen pada demokrasi dan kepentingan publik yang dapat menjadi penyelenggara Pemilu. Peran Tim Seleksi (Timsel) Tim Seleksi berperan sebagai penjaga kualitas awal dalam rekrutmen anggota KPU. Mereka bertanggung jawab untuk menilai kompetensi, moralitas, serta rekam jejak calon. Dalam menjalankan tugasnya, Timsel bekerja dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, di mana publik dapat menyampaikan tanggapan atau masukan terhadap nama-nama calon yang diumumkan secara terbuka. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat daerah. Baca Juga : Cek DPT Online Terbaru: Panduan Lengkap Pemilih KPU sebagai Pilar Demokrasi Daerah Anggota KPU yang terpilih nantinya akan menjadi garda terdepan penyelenggara Pemilu di daerah, termasuk dalam mengatur tahapan seperti:pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga rekapitulasi hasil. Oleh karena itu, hasil dari proses seleksi yang berkualitas akan sangat menentukan keberhasilan Pemilu 2024 yang demokratis dan bermartabat. Sumber Resmi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Website Resmi KPU RI: https://infopemilu.kpu.go.id Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU (JDIH): https://jdih.kpu.go.id

Di tengah derasnya arus informasi politik di media sosial, berita hoaks menjadi ancaman serius bagi demokrasi digital dan kepercayaan publik terhadap Pemilu. Banyak warga tanpa sadar membagikan kabar yang belum terverifikasi, padahal hal itu bisa menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami cara melaporkan berita hoaks dalam demokrasi agar ruang publik tetap sehat, aman, dan bebas dari manipulasi informasi. Dengan dukungan lembaga resmi seperti KPU, Bawaslu, dan Kominfo, setiap warga dapat berperan aktif menjaga integritas Pemilu dan memperkuat partisipasi warga dalam sistem demokrasi yang beradab. Baca Juga : Pendidikan Pemilih: Strategi KPU dalam Meningkatkan Literasi Demokrasi Mengapa Penting Melawan Hoaks dalam Demokrasi Dalam sistem demokrasi, kebenaran informasi menjadi pondasi utama agar masyarakat dapat menentukan pilihan secara rasional. Namun, di era digital, berita bohong atau hoaks sering digunakan untuk memecah belah dan memengaruhi opini publik. Melawan hoaks bukan hanya tugas pemerintah atau KPU, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Salah satu langkah nyata menjaga demokrasi adalah melaporkan berita hoaks agar tidak semakin menyebar di ruang publik. Langkah-langkah Cara Melaporkan Berita Hoaks Berikut cara sederhana dan resmi untuk melaporkan berita hoaks, terutama yang berkaitan dengan isu politik atau Pemilu: 1. Cek Kebenaran Informasi Terlebih Dahulu Sebelum melapor, pastikan informasi yang dianggap hoaks benar-benar tidak sesuai fakta. Bandingkan dengan sumber resmi seperti: Situs KPU RI: https://www.kpu.go.id Situs Kominfo RI: https://www.kominfo.go.id Portal Cek Fakta Bersama: https://cekfakta.com Jika informasi tidak ditemukan di sumber resmi, besar kemungkinan itu adalah berita bohong. 2. Laporkan Melalui Kanal Resmi Kominfo Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka layanan pelaporan hoaks melalui: Email: aduankonten@kominfo.go.id Website: https://aduankonten.id Media sosial resmi Kominfo di Instagram, Twitter, dan Facebook. Cukup lampirkan tautan berita, screenshot, serta alasan mengapa informasi tersebut dianggap hoaks. Laporan akan diverifikasi oleh tim Kominfo sebelum ditindaklanjuti. 3. Gunakan Fitur Pelaporan di Media Sosial Setiap platform media sosial memiliki fitur pelaporan konten palsu atau menyesatkan: Facebook: Pilih “Laporkan Postingan” → “Berita Palsu” Instagram: Klik tiga titik → Laporkan → Informasi Palsu X (Twitter): Pilih Report → Misleading Information YouTube: Klik Lainnya → Laporkan → Konten Menyesatkan Langkah sederhana ini bisa membantu memperlambat penyebaran hoaks secara luas. Baca Selengkapnya : Cara Memeriksa Fakta dan Sumber Berita Politik di Media Sosial 4. Laporkan Hoaks Politik ke Bawaslu atau KPU Jika hoaks berkaitan dengan tahapan Pemilu, calon, atau hasil penghitungan suara, laporan bisa disampaikan ke: Bawaslu RI: https://www.bawaslu.go.id KPU RI: https://www.kpu.go.id Kedua lembaga ini berwenang menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang mengganggu integritas penyelenggaraan Pemilu. Dasar Hukum Penindakan Hoaks Penyebaran berita bohong termasuk tindak pidana. Beberapa dasar hukum yang mengaturnya antara lain: Pasal 28 ayat (1) UU ITE No. 11 Tahun 2008: “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan berita bohong yang merugikan orang lain dapat dipidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.” Pasal 14 dan 15 KUHP: Mengatur hukuman bagi siapa pun yang menyebarkan kabar bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Peran Masyarakat dalam Menjaga Demokrasi Sehat Melaporkan berita hoaks berarti ikut menjaga keutuhan bangsa. Masyarakat yang aktif dan peduli terhadap kebenaran informasi akan memperkuat kualitas demokrasi. KPU Jayawijaya mengajak seluruh warga untuk bijak bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi, serta aktif memeriksa kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Referensi Resmi: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI  KPU Republik Indonesia  Bawaslu Republik Indonesia  Cek Fakta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  

Wamena — Di tengah derasnya arus informasi politik di dunia maya, masyarakat kini memegang peran besar dalam menentukan arah demokrasi. Pemilu yang damai dan jujur tidak hanya bergantung pada penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga pada kemampuan setiap warga untuk menggunakan literasi digital secara bijak. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan gawai atau mengakses media sosial, melainkan kemampuan menyaring informasi, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi di ruang digital. Pemilu Damai Berawal dari Masyarakat yang Cerdas Digital Di era media sosial yang begitu cepat menyebarkan informasi, menjaga Pemilu damai tidak hanya tugas penyelenggara atau aparat keamanan, tetapi juga seluruh warga negara. KPU Jayawijaya menekankan pentingnya literasi digital sebagai langkah nyata untuk melindungi nilai demokrasi dari pengaruh hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah masyarakat. Ketika masyarakat mampu berpikir kritis dan memeriksa kebenaran setiap informasi, maka suasana Pemilu akan tetap kondusif dan penuh semangat kebersamaan. Mengapa Literasi Digital Penting di Masa Pemilu? Literasi digital tidak hanya sekadar kemampuan menggunakan internet atau media sosial, tetapi juga kemampuan memahami, menilai, dan memverifikasi informasi politik. Di masa Pemilu, banyak informasi yang berseliweran  mulai dari kabar hasil survei, isu kandidat, hingga janji kampanye. Tanpa kemampuan literasi yang baik, masyarakat mudah terseret arus informasi palsu. Dengan literasi digital yang kuat, setiap warga bisa: Menyaring informasi sebelum membagikan ke orang lain. Mengenali tanda-tanda berita hoaks dan propaganda politik. Menggunakan media sosial secara positif untuk menyebarkan pesan persatuan dan kedamaian. Langkah Nyata Menjaga Pemilu Damai Melalui Literasi Digital Edukasi Publik Secara Rutin KPU Jayawijaya bersama lembaga pendidikan dan komunitas lokal perlu terus menggelar pelatihan atau diskusi publik mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial. Ciptakan Ruang Diskusi Sehat Dorong masyarakat untuk berdiskusi berdasarkan data dan sumber resmi, bukan emosi atau kabar yang belum jelas asalnya. Gunakan Sumber Resmi Pemerintah dan KPU Informasi tentang tahapan Pemilu, daftar pemilih, dan hasil penghitungan suara sebaiknya selalu dicek melalui situs resmi KPU RI (https://www.kpu.go.id) atau akun resmi KPU Jayawijaya. Bangun Gerakan Positif di Media Sosial Gunakan tagar dan unggahan positif seperti #PemiluDamai #CerdasMemilih #KPUJayawijaya untuk menyebarkan semangat persatuan dan partisipasi warga. Lawan Hoaks dengan Fakta, Bukan Emosi Saat menemukan kabar mencurigakan, verifikasi melalui situs cekfakta.com, kominfo.go.id, atau media kredibel sebelum ikut menyebarkan. Mewujudkan Demokrasi yang Sehat dan Bermartabat Pemilu yang damai adalah cermin dari masyarakat yang beradab dan menghargai perbedaan. KPU Jayawijaya terus berkomitmen menciptakan ruang informasi yang sehat, transparan, dan mendidik. Melalui literasi digital, warga tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga penjaga demokrasi yang aktif dan bertanggung jawab. Mari bersama wujudkan Pemilu damai, jujur, dan berintegritas dengan menjadi warga digital yang bijak dan cerdas. Artikel Terkait Tips Melawan Hoaks Pemilu Cara Memeriksa Fakta dan Sumber Berita Politik di Media Sosial Cara Melaporkan Berita Hoax

Wamena — Menjelang masa pemilu dan pilkada, media sosial menjadi wadah utama penyebaran informasi politik. Sayangnya, di tengah derasnya arus berita, tidak semua informasi yang beredar dapat dipercaya. Banyak berita hoaks dan manipulasi data yang berpotensi memengaruhi opini publik serta mengganggu jalannya demokrasi. Karena itu, penting bagi setiap warga untuk memahami cara memeriksa fakta berita politik agar tidak menjadi korban atau penyebar informasi palsu. Mengapa Harus Memeriksa Fakta Berita Politik di Media Sosial? Media sosial seperti Facebook, X (Twitter), dan TikTok memiliki algoritma yang mendorong konten viral, bukan selalu yang benar. Hal ini membuat berita politik yang provokatif atau menyesatkan lebih cepat tersebar dibandingkan klarifikasi yang sebenarnya. Baca Juga : Langkah Nyata Menjaga Pemilu Damai Melalui Literasi Digital Memeriksa fakta adalah langkah awal dalam menjaga partisipasi warga yang sehat, meningkatkan literasi digital, dan melindungi integritas hak pilih dalam sistem demokrasi. Bagaimana Cara Memeriksa Fakta dan Sumber Berita Politik? 1. Periksa Sumber Berita dan Domain Situs Pastikan informasi berasal dari sumber resmi dan kredibel. Hindari situs dengan domain mencurigakan atau nama mirip media terkenal. Situs resmi seperti KPU RI, Bawaslu, dan Kominfo selalu memuat informasi yang telah diverifikasi. 2. Cermati Gaya Penulisan dan Judul Berita hoaks biasanya menggunakan judul sensasional dan memancing emosi, seperti “TERBONGKAR!!!” atau “FAKTA MENGEJUTKAN!”. Media profesional cenderung menulis secara netral dan berimbang, mencantumkan narasumber jelas, serta tidak menebar kebencian. 3. Gunakan Situs Pemeriksa Fakta Sebelum membagikan berita, gunakan situs pemeriksa fakta seperti: CekFakta.com TurnBackHoax.id Kominfo - Hoax Buster Ketik judul berita atau nama tokoh politik yang disebutkan untuk melihat apakah sudah pernah diklarifikasi. 4. Bandingkan dengan Media Arus Utama Jika berita hanya muncul di satu sumber, besar kemungkinan itu tidak valid. Bandingkan dengan media besar seperti Antara, Kompas, atau CNN Indonesia. Media arus utama umumnya menjalankan proses cek fakta berlapis sebelum publikasi. Simak Juga :  Cara Melaporkan Berita Hoaks dalam Demokrasi 5. Perhatikan Tanggal dan Konteks Berita Banyak hoaks politik menggunakan berita lama yang disebarkan ulang seolah-olah masih relevan. Cek tanggal unggahan dan konteks situasi politik saat berita itu diterbitkan. 6. Jangan Langsung Sebarkan Kebiasaan membagikan berita tanpa verifikasi mempercepat penyebaran hoaks. Sebaiknya baca, cek sumber, dan pikirkan dampak sosialnya sebelum menekan tombol “bagikan”. 7. Edukasi Orang Sekitar Literasi digital bukan hanya tanggung jawab pribadi. Edukasi teman, keluarga, atau rekan kerja untuk berhati-hati saat membaca berita politik. Semakin banyak masyarakat melek informasi, semakin kuat pertahanan publik terhadap hoaks. Apa Dampak Jika Fakta Tidak Diperiksa dengan Benar? Ketika masyarakat gagal membedakan antara fakta dan hoaks, maka kepercayaan publik terhadap pemilu dan lembaga negara menurun. Situasi ini bisa mengarah pada polarisasi sosial, konflik politik, bahkan kekacauan informasi. Sebaliknya, masyarakat yang terbiasa memeriksa fakta akan menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Wamena — Menjelang pesta demokrasi, arus informasi tentang pemilu dan pilkada semakin deras, terutama di media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi dapat dipercaya. Banyak hoaks pemilu disebarkan untuk memengaruhi opini publik, bahkan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap KPU, Bawaslu, dan proses demokrasi itu sendiri. Karena itu, penting bagi warga untuk meningkatkan partisipasi cerdas, dengan mengenali tanda-tanda berita palsu dan memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya. Apa Itu Hoaks Pemilu dan Mengapa Berbahaya? Hoaks pemilu adalah informasi palsu atau menyesatkan yang dikaitkan dengan tahapan pemilu, calon, atau hasil pemungutan suara. Hoaks dapat memecah belah masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Contohnya, kabar palsu tentang manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) atau isu penggelembungan suara yang tidak benar. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan dan menurunkan tingkat partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya. Bagaimana Cara Membedakan Hoaks dan Fakta di Media Sosial? Periksa sumber berita. Pastikan berasal dari situs resmi seperti KPU RI, Bawaslu, atau Kominfo. Cermati judul dan isi. Hoaks sering menggunakan bahasa sensasional dan memancing emosi pembaca. Gunakan situs cek fakta. Anda bisa memanfaatkan cekfakta.com atau TurnBackHoax.id untuk memastikan kebenarannya, atau bisa analisasi di website resmi instansi terkai Periksa tanggal berita. Banyak hoaks memakai berita lama yang diputar ulang. Baca Juga : Cara Memeriksa Fakta dan Sumber Berita Politik di Media Sosial Bagaimana Literasi Digital Membantu Melawan Hoaks? Literasi digital adalah kemampuan memahami dan memanfaatkan informasi secara bijak. Dalam konteks pemilu, literasi digital membantu masyarakat mengenali informasi yang benar, tidak mudah terprovokasi, dan mampu memfilter konten negatif. Kegiatan edukatif dari sekolah, kampus, dan komunitas dapat memperkuat pemahaman publik akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Pelajari lebih lanjut di artikel Langkah Nyata Menjaga Pemilu Damai Melalui Literasi Digital Apa Peran KPU dan Bawaslu dalam Menangkal Hoaks Pemilu? KPU dan Bawaslu berperan penting dalam mengedukasi masyarakat. KPU menyediakan kanal resmi klarifikasi berita, sementara Bawaslu membuka ruang pelaporan untuk konten yang berpotensi menyesatkan.   Selain itu, Kominfo turut mengawasi dan menindak akun penyebar hoaks politik selama masa kampanye. Sinergi antar lembaga ini menjadi kunci menciptakan pemilu yang damai Apa yang Bisa Dilakukan Pemilih? Sebagai pemilih cerdas, masyarakat dapat: Memastikan diri terdaftar di DPT melalui situs resmi KPU (lihat juga artikel terkait: Cara Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT)). Tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Mendorong partisipasi warga lain agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Apa Bahaya Penyebaran Berita Hoaks bagi Demokrasi? Hoaks dapat merusak tatanan demokrasi karena membuat masyarakat sulit membedakan fakta dan opini. Dalam jangka panjang, hoaks bisa: Menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, KPU, dan lembaga negara. Merusak prinsip demokrasi dan pemilu yang jujur serta adil. Memicu perpecahan sosial dan konflik antar kelompok masyarakat. Membentuk opini publik yang salah akibat paparan berita palsu berulang. Menurunkan kualitas partisipasi politik warga karena salah informasi. Menghambat literasi digital dan kemampuan berpikir kritis masyarakat. Mengancam stabilitas nasional serta keamanan politik di masa pemilu Dalam konteks partisipasi warga, hoaks membuat masyarakat apatis enggan memilih karena merasa sistem tidak adil. Padahal, keikutsertaan dalam pemilu adalah bentuk nyata menjaga demokrasi Pancasila. Apakah Menyebarkan Berita Hoaks Bisa Dipidana? Ya. Penyebaran hoaks termasuk tindak pidana yang dapat dijerat dengan hukum di Indonesia. Beberapa dasar hukumnya antara lain: Pasal 28 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen di media elektronik dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.” Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946: “Barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, diancam pidana penjara hingga 10 tahun.” UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 521 dan 523: Melarang setiap orang menyebarkan berita bohong terkait tahapan pemilu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu. Dengan demikian, penyebaran hoaks bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran hukum.Pelajari Selengkapnya  cara melaporkan berita Hoax dalam demokrasi

Wamena – Halo sobat demokrasi! Tahukah kalian bahwa urutan Presiden Indonesia mencerminkan perjalanan panjang bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman? Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah dipimpin oleh sejumlah tokoh besar yang memiliki visi, gaya kepemimpinan, dan kebijakan berbeda untuk membawa negara menuju kemajuan. Dari Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan hingga presiden masa kini, setiap presiden Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk arah pembangunan politik, ekonomi, dan sosial. Melalui artikel ini berjudul “Urutan Presiden Indonesia: Kilas Balik Para Pemimpin Bangsa”, sobat demokrasi akan diajak menelusuri jejak para pemimpin dari masa ke masa. Dengan memahami sejarah kepemimpinan mereka, kita dapat melihat bagaimana fondasi dan arah kebijakan nasional Indonesia terbentuk hingga mencapai kondisi modern seperti saat ini. Baca Selengkapnya : Profil Lengkap Republik Indonesia: Sejarah, Bentuk Negara, dan Wilayahnya Ir. Soekarno (1945-1967) Ir. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. beliau dikenal sebagai Proklamator dan salah satu pendiri bangsa. Pandangan politik dari Ir. Soekarno berpusat pada persatuan nasional dan politik luar negeri bebas aktif. Julukan Sang Proklamator tidak lepas dari adegan melegenda yang dilakukan Ir. Soekarno pada waktu itu yaitu dengan membacakan naskah proklamasi yang menandai bangsa Indonesia menyatakan Kemerdekaannya.  Beliau juga ikut merumuskan dasar Negara kita yaitu Pancasila, Ir. Soekarno juga pernah memimpin Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menggagas gerakan Non-Blok. Julukan dari Ir. Soekarno yang paling sering kita dengar adalah Bung Karno, biasa juga Bung Karno di panggil dengan sebutan Bapak Proklamator akibat pembawaan pidato-pidatonya yang sangat karismatik dan berapi-api. Soeharto (1967-1998)   Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921. Berkarir sebagai seorang militer yang kemudian melebarkan sayapnya menjadi pemimpin tertinggi negara Indonesia. Era kepemimpinan beliau kita kenal sebagai Orde Baru, Soeharto juga dikenal sebagai presiden Indonesia dengan masa jabatan terlama yaitu, 32 Tahun. Pada masa kepemimpinan Soeharto terjadi peningkatan signifikan di sektor pertanian dengan cara melakukan swasembada pangan terutama beras, beliau juga mencanangkan program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999)   Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau menggantikan pak Harto pada masa transisi reformasi akibat Soeharto mengundurkan diri. Pada masa kepemimpinan Habibie, Undang-undang yang menjamin kebebasan pers disahkan, Habibie juga membentuk Undang-undang Anti Monopoli dan melaksanakan pemilu demokratis pasca Orde Baru. Habibie dikenal sebagai bapak Teknologi. Abdurrahman Wahid (1999-2001)   Lahir di Jombang pada tanggal 7 September 1940. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai ulama dan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdliatul Ulama. Sapaan yang sangat identik dengan beliau adalah Gus Dur. Pada masa Gud Dur menjabat sebagai presiden, beliau mencabut larangan terhadap aktivitas PKI dan menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional. Gus Dur adalah orang yang humoris, sederhana dan memiliki pemikiran yang progresif serta toleran. Megawati Soekarnoputri (2001-2004)   Megawati lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947. Megawati merupakan presiden perempuan pertama Indonesia. Pada masa kepemimpinannya beliau membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Panggilan akrab yang sering kali melekat pada beliau adalah Bu Mega. Beliau memimpin Indonesia saat masih berada pada masa-masa pemulihan stabilitas politik. Beliau melaksanakan program privatisasi BUMN agar mengurangi utang negara pada waktu itu. Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)   Lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Susilo Bambang Yudhoyono akrab di panggil dengan SBY. Berkarir di dunia militer hingga pensiun dan maju sebagai presiden dalam Pemilihan Presiden Langsung yang pertama kali di pilih langsung oleh rakyat. Selama masa kepemimpinan SBY, menjaga stabilitas ekonomi, dan melakukan perjanjian Helsinki untuk mencapai perdamaian di Aceh. Joko Widodo (2014-2024)   Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wali kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo maju sebagai presiden. Beliau lebih sering dipanggil dengan Jokowi, selama masa kepemimpinannya Jokowi memiliki program besar yaitu untuk membangun infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia. Prabowo Subianto (2024-Sekarang) Prabowo lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951. Seorang purnawirawan Jendral TNI yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Program selama masa kepemimpinannya terfokus pada pangan, air dan energi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prabowo dikenal dengan julukan Jendral Bintang Empat karena latar belakang militernya yang kuat serta semangat juangnya. Selama 80 tahun Indonesia Merdeka, negara kita telah dipimpin oleh 8 tokoh presiden yang dikenal dengan gayanya masing-masing. (CHCW)