Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena - Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap 9 Desember menjadi salah satu momentum penting dalam upaya global memberantas praktik korupsi yang menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan melemahkan sendi-sendi demokrasi. Di Indonesia, peringatan ini turut menjadi refleksi nasional untuk memperkuat komitmen terhadap integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor pemerintahan maupun masyarakat luas. Banyak lembaga, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanfaatkan momentum ini untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam gerakan antikorupsi.

Dalam konteks global, International Anti-Corruption Day ditetapkan oleh PBB sejak tahun 2003 melalui Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC). Kampanye ini mengingatkan bahwa korupsi adalah masalah lintas negara yang memerlukan kerja sama internasional, komitmen pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat. Di Indonesia, peringatan ini tidak hanya menjadi simbol pengingat, tetapi juga upaya nyata untuk membangun budaya antikorupsi sejak dini melalui pendidikan, sosialisasi publik, hingga reformasi birokrasi.

Baca juga : Korupsi dan Pengawasan dalam Era Otonomi Daerah

Sejarah Penetapan Hari Anti Korupsi Sedunia

Hari Anti Korupsi Sedunia resmi ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003 seiring diadopsinya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Konvensi ini merupakan kesepakatan global pertama yang mengatur strategi untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak praktik korupsi secara komprehensif. Indonesia sendiri meratifikasi UNCAC pada tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sebagai bentuk komitmen penuh dalam pemberantasan korupsi.

Dengan adanya penetapan ini, setiap negara anggota diharapkan memperkuat regulasi, memperbaiki sistem pemerintahan, serta meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya korupsi. Hari Anti Korupsi Sedunia juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya penegak hukum.

Mengapa Hari Anti Korupsi Penting untuk Indonesia?

Indonesia masih berhadapan dengan tantangan serius terkait kasus korupsi di berbagai sektor. Mulai dari birokrasi, pendidikan, pelayanan publik, hingga sektor politik, korupsi sering kali muncul akibat lemahnya pengawasan, penyalahgunaan wewenang, serta budaya permisif yang belum sepenuhnya hilang. Karena itu, momentum 9 Desember sangat penting untuk memperkuat kesadaran publik dan memperbarui komitmen nasional dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Selain itu, pemberantasan korupsi berpengaruh langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin rendah angka korupsi, semakin besar peluang pembangunan berjalan efektif mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan publik. Baca selengkepanya : Mengapa Hari Anti Korupsi Sedunia Penting, Ini Penjelasan dan Dampaknya bagi Bangsa

Makna Hari Anti Korupsi Sedunia

Peringatan ini memiliki beberapa makna mendalam bagi seluruh elemen bangsa, yaitu:

1. Membangun budaya integritas dan kejujuran
   Menanamkan nilai antikorupsi sejak dini melalui pendidikan, kampanye publik, dan keteladanan pemimpin.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat
   Agar publik memahami dampak korupsi dan terlibat aktif dalam pencegahannya.

3. Memperkuat komitmen pemerintah
   Melalui penguatan regulasi, reformasi birokrasi, dan digitalisasi layanan publik untuk mencegah korupsi sistemik.

4. Mendorong kolaborasi multipihak
   Antara pemerintah, aparat penegak hukum, media, akademisi, dan masyarakat sipil.

Peran KPK dan Pemerintah Indonesia

Sebagai lembaga yang memiliki mandat pemberantasan korupsi, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) secara konsisten melakukan upaya pencegahan dan penindakan melalui:

• Sistem pengawasan dan pelaporan LHKPN
• Pendidikan antikorupsi di sekolah dan kampus
• Kampanye nasional Berani JujuR Hebat!
• Koordinasi dan supervisi dengan daerah
• Penindakan tegas terhadap kasus korupsi yang merugikan negara

Selain KPK, lembaga pemerintah juga terus memperkuat good governance, memajukan digitalisasi layanan, dan meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai strategi utama mencegah korupsi.

Cara Masyarakat Berpartisipasi dalam Gerakan Anti Korupsi

Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga Indonesia bebas korupsi. Beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan:

• Melaporkan praktik pungli atau gratifikasi
• Menolak memberikan suap dalam pelayanan publik
• Menghindari budaya “titip jabatan” dan nepotisme
• Mengedukasi orang-orang terdekat tentang integritas
• Mendukung lembaga antikorupsi
• Berpartisipasi dalam kampanye transparansi dan akuntabilitas