Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena - Halo sobat demokrasi, kali kita akan bersama-sama mengenal apa itu fusi partai politik dan dampaknya terhadap demokrasi kita. Fusi partai politik adalah penggabungan partai politik yang sudah menjadi dinamika dalam dunia perpolitikan ini sobat demokrasi. Mari kita memahami lebih jauh mengenai fusi partai politik yuk.

Apa itu Fusi Partai Politik?

Fusi partai politik adalah penggabungan partai politik di mana proses ini terjadi ketika dua partai politik atau lebih secara resmi mengakhiri keberadaan hukum mereka sebagai entitas yang terpisah dan membentuk satu partai politik baru.

partai yang berfusi tidak lagi berdiri sendiri, melainkan telah bergabung menjadi satu nama, lambang, kepengurusan, dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang baru. Fusi atau penggabungan ini berbeda dengan koalisi, di mana partai-partai hanya bekerja sama untuk tujuan tertentu (misalnya, pemilihan umum) tanpa menghilangkan identitas asli mereka.

Baca juga : Verifikasi Parpol : Tahapan, Dasar Hukum, dan Upaya Mencegah Kecurangan dalam Pemilu

Konsep dan Mekanisme Fusi Partai Politik

Konsep utama dibalik fusi partai politik adalah peneguhan kekuatan. Tujuan ini dimaksud untuk menciptakan suatu entitas politik yang lebih besar, kuat dan memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi massa, finansial, maupun pengaruh politik.

nah sobat demokrasi bagaimana mekanisme fusi partai politik di Indonesia berjalan?

Mekanisme Fusi Partai Politik di Indonesia

Mekanisme fusi partai politik di Indonesia pad umumnya diatur dalam Undang-undang tentang Partai Politik yaitu Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Proses mekanisme ini melibatkan langkah-langkah yang formal dan prosedural yang ketat:

1. Keputusan Internal (Kesepakatan Fusi) : Masing-masing partai yang akan berfusi harus mengadakan Kongres, Musyawarah Nasional (Munas), atau forum tertinggi lainnya untuk mengambil keputusan resmi tentang penggabungan atau fusi. Keputusan ini biasanya harus disetujui oleh mayoritas anggota partai atau perwakilan.
2. Penyusunan AD-ART Baru: Para Pihak yang bergabung kemudian membuat dan menyepakati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)partai yang baru. Hal ini termasuk penetapan nama partai yang baru, lambang, ideologi, dan struktur kepengurusan yang akan digunakan bersama dalam partai baru.
3. Deklarasi Fusi: Setelah semua partai yang melakukan fusi telah menyetujui, AD/ART, nama partai, lambang, ideologi dan struktur kepengurusan yang baru kemudian langkah selanjutnya yaitu mendeklarasikan fusi partai yang telah terbentuk kepada khalayak ramai.
4. Pendaftaran dan Pengesahan: Partai baru dari hasil fusi partai politik yang lama kemudian harus mendaftarkan diri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status badan hukum yang baru. Pengesahan dari Kemenkumham ini menjadi penanda legalitas partai hasil fusi atau penggabungan.

Alasan Partai Politik Melakukan Fusi

Ada berbagai alasan strategis yang mendasari keputusan partai untuk melakukan fusi partai:

1. Persyaratan Elektoral: Partai-partai kecil yang kesulitan memenuhi ambang batas parlemen atau ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu dapat berfusi untuk meningkatkan peluang mereka agar lolos.
2. Efsiensi Sumber Daya: Fusi partai memungkinkan partai menyatukan sumber daya finansial, kader, dan logistik. Sumber daya yang tadinya terpisah dapat di satukan untuk operasional dan kampanye yang lebih efektif.
3. Penguatan Ideologi: Partai-partai yang memiliki platform atau ideologi yang serupa dapat berfusi untuk menciptakan basis massa yang lebih solid dan pesan politik yang lebih terpadu.
4. Stabilitas Internal: Fusi dapat menjadi solusi bagi partai yang dilanda konflik internal atau perpecahan (pecah kongsi) dengan harapan penggabungan dapat menghasilkan struktur kepengurusan yang lebih stabil.
5. Tujuan Politik Jangka Panjang: untuk membangun partai yang dominan dan mampu bersaing dengan besar lainnya dalam jangka waktu yang lama.

Contoh Nyata Fusi Partai dalam Sejarah Politik Indonesia

Sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan, terutama di masa Orde Baru, mencatat salah satu peristiwa fusi partai terbesar yang dikenal sebagai Penyederhanaan Sistem Kepartaian.

Fusi Partai 1973

Seperti yang sobat demokrasi sudah tahu, pada tahun 1973 di bawah tekanan rezim orde baru, pemerintah melakukan kebijakan fusi partai untuk mengurangi jumlah partai politik yang bertambah banyak setelah pemilu 1971. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas politik dan memudahkan kontrol.

Fusi ini menghasilkan pengelompokan berdasarkan ideologi/program kerja menjadi tiga kelompok besar:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari kelompok partai-partai islam, seperti:

• Partai Nahdlatul Ulama (PNU)
• Partai Muslimin Indonesia (Permusi)
• Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
• Partai Islam Perti

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Merupakan fusi dari kelompok partai-partai Nasionalis dan Non-Islam/Kristen, seperti:

• Partai Nasional Indonesia (PNI)
• Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
• Partai Katolik
• Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
• Murba

3. Golongan Karya (Golkar): Golkar, yang awalnya bukan partai kemudian menjadi kekuatan politik tunggal yang mendominasi rezim Orde Baru.

Fusi 1973 ini menjadi contoh historis bagaimana fusi dapat mengubah total peta politik suatu negara, meskipun dalam konteks tersebut didorong oleh kebijakan pemerintah.

Dampak Fusi Partai

Fusi partai memberikan sampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap sistem kepartaian dan sistem pemilu.

1. Dampak pada Sistem Kepartaian

2. Dampak pada Sistem Pemilu

• Peningkatan Efektivitas Electoral Threshold: Partai-partai hasil fusi lebih mudah memenuhi ambang batas parlemen, sehingga meningkatkan efektivitas pemilu karena suara yang terbuang (wasted votes) dapat berkurang.
• Peningkatan Stabilitas Koalisi: Jika fusi terjadi sebelum pemilu, partai hasil fusi dapat menjadi jangkar koalisi yang lebih stabil dan kuat, memudahkan pembentukan pemerintahan.
• Pengurangan Jumlah Peserta Pemilu: Secara otomatis mengurangi jumlah logo dan nama yang harus dipilih dalam surat suara, sehingga berpotensi memudahkan pemilih.

Referensi Terpercaya

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Mengatur landasan hukum, persyaratan, dan mekanisme fusi partai politik di Indonesia).
2. Ramlan Surbakti. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. (Menjelaskan konsep dasar partai politik dan dinamika konsolidasi).
3. Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. (Menyajikan kerangka teori mengenai fungsi partai dan sistem kepartaian).