Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena, John Rawls (1921–2002) adalah salah satu filsuf politik paling berpengaruh di abad ke-20, terutama melalui karyanya A Theory of Justice (1971). Ia mengusulkan konsep “keadilan sebagai fairness” (justice as fairness), yang menjadi tonggak penting dalam filsafat politik modern. Berbeda dengan Jeremy Bentham yang menilai keadilan dari kemanfaatan terbesar, Rawls menekankan bahwa keadilan harus memastikan kebebasan yang sama dan perlakuan adil bagi semua warga negara, terutama mereka yang berada dalam posisi sosial paling lemah.

Baca Juga : Teori Keadilan Menurut Plato: Harmoni Jiwa dan Negara dalam Filsafat Klasik Yunani

Latar Belakang Pemikiran John Rawls

John Rawls lahir di Baltimore, Amerika Serikat, dan mengajar di Harvard University. Pemikirannya lahir sebagai reaksi terhadap utilitarianisme, yang menurutnya sering mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan mayoritas. Melalui A Theory of Justice, Rawls mencoba mendamaikan dua nilai besar dalam demokrasi modern:

1. Kebebasan individual (liberty), dan
2. Kesetaraan sosial (equality).

Ia berusaha membangun teori moral dan politik yang adil, rasional, dan dapat diterima oleh semua orang, terlepas dari posisi sosial mereka.

Konsep Keadilan sebagai Fairness

Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, yaitu keadaan di mana prinsip-prinsip dasar masyarakat disusun sedemikian rupa sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama dan kebebasan yang setara. Untuk memahami konsep ini, Rawls menggunakan dua gagasan penting:

1. Original Position (Posisi Asal)
2. Veil of Ignorance (Selubung Ketidaktahuan)

Dalam Original Position, setiap orang diminta membayangkan bahwa mereka sedang menyusun aturan dasar bagi masyarakat, tetapi mereka berada di bawah “veil of ignorance”, artinya:

1. Tidak tahu posisi sosialnya,
2. Tidak tahu ras, jenis kelamin, atau kemampuan pribadinya,
3. Tidak tahu apakah mereka akan lahir kaya atau miskin.

Dari situ, kata Rawls, aturan yang adil adalah aturan yang akan disetujui semua orang dalam kondisi netral seperti itu, karena tidak ada yang tahu apakah mereka akan berada di posisi beruntung atau tidak.

Dua Prinsip Keadilan John Rawls

Rawls merumuskan dua prinsip utama keadilan yang menjadi dasar bagi semua struktur sosial:

1. Prinsip Kebebasan yang Sama (Equal Liberty Principle)

Setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama, seperti:

1. kebebasan berpendapat,
2. kebebasan beragama,
3. hak memilih dan dipilih,
4. hak atas kepemilikan pribadi, dan
5. kebebasan dari penindasan.
6. Kebebasan ini tidak boleh dikorbankan demi keuntungan sosial atau ekonomi pihak lain.

2. Prinsip Perbedaan (Difference Principle)

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi boleh ada hanya jika membawa manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kata lain, sistem sosial boleh menciptakan perbedaan kelas, tetapi keadilan mengharuskan bahwa kesenjangan itu tetap meningkatkan kesejahteraan kelompok lemah.

Rawls juga menambahkan prinsip kesempatan yang adil (Fair Equality of Opportunity) bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk meraih posisi sosial tertentu, tanpa diskriminasi ras, ekonomi, atau keturunan.

Keadilan dan Struktur Dasar Masyarakat

Bagi Rawls, keadilan tidak hanya tentang hubungan antarindividu, tetapi juga tentang struktur dasar masyarakat yaitu cara lembaga-lembaga publik, hukum, dan kebijakan didesain. Hukum dan kebijakan publik harus diuji berdasarkan:

1. Apakah mereka menjaga kebebasan dasar warga negara, dan
2. Apakah mereka memperbaiki nasib kelompok yang paling lemah.

Dengan begitu, teori Rawls menjadi dasar penting bagi negara kesejahteraan (welfare state) dan kebijakan redistribusi sosial.

Baca juga : Teori Keadilan Menurut Aristoteles: Antara Kesetaraan, Kelayakan, dan Tujuan Moral dalam Kehidupan Sosial

Kritik terhadap Teori Keadilan Rawls

Meskipun berpengaruh luas, teori Rawls juga menghadapi kritik dari berbagai arah:

1. Robert Nozick, dalam Anarchy, State, and Utopia (1974), menilai bahwa teori Rawls terlalu mengekang kebebasan individu, terutama dalam kepemilikan ekonomi.
2. Filsuf komunitarian seperti Michael Sandel dan Alasdair MacIntyre berpendapat bahwa Rawls terlalu individualistik, dan gagal memperhitungkan nilai-nilai sosial dan budaya komunitas.
3. Dari perspektif feminis, Rawls dianggap belum cukup menyoroti keadilan gender dalam struktur sosial.

Namun demikian, pemikiran Rawls tetap menjadi landasan utama dalam teori keadilan modern, terutama di bidang hukum, politik, dan etika publik.

Relevansi Pemikiran Rawls di Era Modern

Pemikiran John Rawls sangat relevan dalam konteks pembangunan demokrasi dan kebijakan sosial kontemporer. Dalam dunia yang penuh ketimpangan sosial dan ekonomi, prinsip Rawls membantu menilai apakah suatu kebijakan benar-benar adil. Contohnya:

1. Subsidi pendidikan dan kesehatan untuk kelompok miskin,
2. Pajak progresif untuk pemerataan kesejahteraan, dan
3. Kebijakan afirmatif (affirmative action) untuk memperluas kesempatan bagi kelompok tertinggal.

Semua itu sejalan dengan prinsip Rawls bahwa ketidaksetaraan hanya dapat dibenarkan bila menguntungkan pihak yang paling lemah.

(Gholib)

Referensi:

1. Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
2. Rawls, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993.
3. Nozick, Robert. Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books, 1974.
4. Sandel, Michael J. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge University Press, 1982.
5. Beitz, Charles R. Political Theory and International Relations. Princeton University Press, 1979.