Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena, KPU Kabupaten Jayawijaya melihat bahwa bentuk negara federal adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (negara bagian atau provinsi). Masing-masing memiliki kewenangan politik, administratif, dan hukum yang diatur dalam konstitusi. Model ini muncul sebagai alternatif terhadap sistem negara kesatuan yang menempatkan kendali utama pada pemerintah pusat. Menurut ahli hukum tata negara C.F. Strong, negara federal merupakan “suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan masing-masing memiliki kedaulatan dalam bidang tertentu.” Dalam konteks ini, negara federal bertujuan menciptakan keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi oleh satu otoritas tunggal.

Baca Juga : Bentuk Pemerintahan di Dunia dan Penjelasannya Lengkap

Ciri-ciri Utama Negara Federal

Dalam bentuk negara federal terdapat beberapa karakteristik pokok yang membedakannya dari negara kesatuan:

1. Pembagian kekuasaan konstitusional antara pemerintah pusat dan negara bagian.
2. Adanya konstitusi tertulis yang menjadi pedoman bagi kedua tingkat pemerintahan.
3. Lembaga perwakilan dua kamar (bikameral), seperti Senat dan DPR, untuk menampung kepentingan pusat dan daerah.
4. Kedaulatan ganda, yaitu kedaulatan pemerintah pusat di bidang tertentu (misalnya pertahanan dan hubungan luar negeri) serta kedaulatan daerah dalam urusan lokal.
5. Adanya Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung Federal sebagai penjaga supremasi konstitusi.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Swiss, Australia, dan India merupakan contoh nyata penerapan sistem federal yang sukses dalam menjaga keberagaman dan stabilitas politik.

Baca Juga : Bentuk Pemerintahan Republik: Kedaulatan di Tangan Rakyat

Kelebihan dan Kekurangan Negara Federal

Salah satu kelebihan utama sistem federal adalah adanya desentralisasi yang efektif. Pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Hal ini menciptakan efisiensi dalam pelayanan publik serta meningkatkan partisipasi warga dalam pemerintahan.

Namun, kekurangannya terletak pada potensi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta biaya administrasi yang lebih besar. Konflik kepentingan antarnegara bagian juga bisa terjadi, terutama dalam sistem yang kurang koordinatif.

Misalnya, dalam sistem Amerika Serikat, konflik antara pemerintah federal dan negara bagian sering muncul dalam isu seperti imigrasi, hak sipil, dan hukum lingkungan.

Negara Federal dan Keadilan Sosial

Dalam konteks keadilan sosial, negara federal memungkinkan pemerataan pembangunan dengan melibatkan daerah dalam pengambilan keputusan. Dengan otonomi yang lebih luas, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pusat.

Konsep keadilan sosial dalam negara federal juga memperkuat prinsip kemandirian daerah, yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan politik antarwilayah. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Roscoe Pound, bahwa hukum dan sistem pemerintahan seharusnya “berfungsi sebagai sarana untuk menyeimbangkan kepentingan sosial yang beragam.”

Baca Juga : Urutan Presiden Indonesia: Kilas Balik Para Pemimpin Bangsa

Relevansi bagi Indonesia

Meskipun Indonesia menganut sistem negara kesatuan, beberapa prinsip federal seperti otonomi daerah telah diadaptasi melalui desentralisasi administratif. Tujuannya untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Namun, perubahan menjadi negara federal bukanlah hal mudah karena memerlukan revisi konstitusi, konsensus politik nasional, serta kesiapan daerah dalam mengelola kekuasaan sendiri. (ARD)

Referensi:

1. C.F. Strong. Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form. London: Sidgwick & Jackson, 1963.
2. K.C. Wheare. Federal Government. London: Oxford University Press, 1967.
3. Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.