Presiden ke-7 Indonesia: Joko Widodo (Jokowi)
Wamena – Joko Widodo, atau yang lebih dikenal dengan Jokowi, adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014 hingga sekarang. Ia merupakan presiden pertama yang berasal dari luar kalangan militer dan elit politik lama, menjadikannya simbol perubahan dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dengan gaya kepemimpinan yang sederhana, merakyat, dan berorientasi pada kerja nyata, Jokowi berhasil menarik simpati luas dari rakyat. Pemerintahannya menandai era percepatan pembangunan nasional, penguatan ekonomi digital, dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.
Melalui visi “Indonesia Maju”, Jokowi menekankan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri, termasuk wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Papua Pegunungan. Program strategis seperti Tol Laut, Trans Papua, dan pembangunan Bandara Wamena menjadi simbol komitmennya terhadap keterhubungan dan keadilan sosial. Pendekatan kepemimpinannya yang humanis dan berbasis kerja nyata menjadikan Jokowi dikenal sebagai presiden yang dekat dengan rakyat dan aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca Juga : Presiden ke-6 Indonesia: Susilo Bambang Yudhoyono Bapak Demokrasi Indonesia
Biografi Singkat Joko Widodo
Joko Widodo lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Juni 1961 dari pasangan Notomiharjo dan Sujudmiati. Masa kecilnya dihabiskan dengan kehidupan sederhana di tepi bantaran sungai, yang membentuk karakter pekerja keras dan rendah hati. Setelah menempuh pendidikan dasar dan menengah di Surakarta, Jokowi melanjutkan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada tahun 1985.
Sebelum terjun ke dunia politik, ia dikenal sebagai pengusaha mebel sukses dengan produk yang menembus pasar ekspor. Dari pengalaman bisnis inilah Jokowi belajar banyak tentang manajemen, efisiensi, dan pentingnya pelayanan yang baik. Karier politiknya dimulai ketika ia terpilih menjadi Wali Kota Surakarta (2005–2012), di mana ia dikenal karena keberhasilannya menata kota dan membangun hubungan langsung dengan rakyat melalui pendekatan “blusukan”.
Kesuksesan di Surakarta membawanya menjadi Gubernur DKI Jakarta (2012–2014) bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebelum akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2014 dan menang berpasangan dengan Jusuf Kalla, kemudian terpilih kembali pada 2019 bersama Ma’ruf Amin.
Perjalanan Karier dan Kiprah Politik
Jokowi memulai karier politiknya dari bawah dengan gaya kepemimpinan yang dikenal sederhana dan dekat dengan rakyat. Sebagai Wali Kota Surakarta, ia berhasil mengubah citra kota menjadi destinasi wisata budaya dan kota perdagangan yang tertib. Ia menata pedagang kaki lima, memperbaiki pasar tradisional, serta membangun ruang publik seperti taman kota dan jalur pedestrian.
Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memperkenalkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menjadi cikal bakal kebijakan nasionalnya di bidang kesejahteraan. Ia juga menggagas proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan menata sistem birokrasi pemerintahan agar lebih efisien dan transparan.
Gaya Kepemimpinan dan Kebijakan Penting
Sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sederhana, merakyat, dan berbasis kerja nyata. Ia sering turun langsung ke lapangan dalam kegiatan yang dikenal sebagai “blusukan”, untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini membuatnya populer di berbagai kalangan dan dianggap berhasil membangun komunikasi langsung antara pemerintah pusat dan rakyat. Jokowi juga menekankan prinsip transparansi, efisiensi birokrasi, dan percepatan layanan publik, yang menjadi dasar reformasi administrasi selama masa kepemimpinannya.

sumber poto : https://setkab.go.id/presiden-jokowi-akan-hadiri-sejumlah-pertemuan-tingkat-tinggi/
Dalam bidang pembangunan infrastruktur, Jokowi menjadikannya prioritas utama sejak awal masa jabatannya. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR, 2023), selama dua periode pemerintahannya, telah dibangun lebih dari 2.000 km jalan tol, 18.000 km jalan nasional, serta 16 bandara baru. Program Tol Laut diluncurkan untuk meningkatkan konektivitas antarpulau, terutama di Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku, guna menekan disparitas harga dan memperkuat ekonomi daerah. Selain itu, proyek strategis nasional seperti Trans Jawa, Trans Sumatra, dan Trans Papua menjadi tonggak penting dalam pemerataan pembangunan nasional.
Di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, Jokowi meluncurkan berbagai program unggulan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperluas secara signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), angka kemiskinan nasional turun dari 11,25% pada 2014 menjadi sekitar 9,36% pada 2023, menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Jokowi juga mendorong transformasi digital melalui pembangunan jaringan Palapa Ring dan pengembangan ekonomi kreatif, menjadikan Indonesia salah satu pusat pertumbuhan digital terbesar di Asia Tenggara.
Dalam bidang diplomasi luar negeri, Jokowi berfokus pada penguatan politik luar negeri bebas aktif dengan semangat “Indonesia sebagai poros maritim dunia.” Ia aktif memperluas kerja sama dengan negara-negara ASEAN, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, serta memainkan peran penting dalam forum global seperti G20, di mana Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 Bali tahun 2022. Melalui diplomasi ekonomi dan kemanusiaan, Jokowi berhasil memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang stabil, mandiri, dan berpengaruh di dunia internasional.
Baca Juga : Profil Lengkap Presiden Soekarno: Presiden Pertama Indonesia
Akhir Masa Jabatan dan Pengaruh Politik
Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi menghadapi tantangan berat seperti pandemi COVID-19, fluktuasi ekonomi global, dan isu lingkungan hidup. Namun, kebijakan cepatnya dalam penanganan pandemi termasuk program vaksinasi massal dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) mendapat pengakuan internasional.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali stabil di atas 5%, dan tingkat kemiskinan menurun ke level terendah dalam satu dekade. Meskipun beberapa kebijakan, seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, menuai pro dan kontra, proyek tersebut tetap menjadi warisan besar dari visi jangka panjang Jokowi.
Setelah dua periode menjabat, Jokowi meninggalkan jejak kuat sebagai pemimpin transformasional, yang berhasil membawa Indonesia menuju arah pembangunan yang lebih modern, berdaya saing, dan berkeadilan.
(Ar)
Referensi
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI): Arsip Kepresidenan 2014–2024
- Badan Pusat Statistik (BPS): Pertumbuhan Ekonomi dan Data Sosial Nasional 2014–2023
- Kementerian PPN/Bappenas: Laporan Pembangunan Nasional Indonesia Maju
- Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI): Kebijakan Luar Negeri Era Presiden Joko Widodo
- Kompas Arsip & Tempo.co: Profil dan Kiprah Politik Joko Widodo