Peran Perempuan dalam Demokrasi dan Politik Lokal Semakin Menguat: Tantangan dan Peluang
Wamena — Peran perempuan dalam demokrasi dan politik lokal di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam satu dekade terakhir. Keterlibatan perempuan kini semakin terlihat di tingkat desa, distrik, hingga kabupaten/kota, menjadi indikator penting bahwa demokrasi Indonesia bergerak ke arah yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan. Tren positif ini menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga aktor strategis dalam menentukan arah kebijakan publik.
Peningkatan tersebut tidak lepas dari kebijakan afirmatif pemerintah, seperti aturan 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan daftar calon legislatif. Kebijakan ini membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk hadir sebagai pengambil keputusan dan pemimpin lokal yang berpengaruh. Di berbagai wilayah, perempuan kini menempati posisi penting seperti anggota DPRD, kepala OPD, penyelenggara pemilu, kepala desa, hingga tokoh masyarakat yang aktif dalam proses advokasi dan pembangunan sosial.
Pengamat politik menilai bahwa hadirnya perempuan dalam struktur politik lokal meningkatkan kualitas demokrasi. “Perempuan memiliki perspektif yang lebih detail dalam isu pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan pelayanan publik. Ketika mereka terlibat dalam proses kebijakan, hasilnya lebih inklusif dan berdampak langsung pada masyarakat,” ungkap seorang analis politik lokal. Kehadiran perempuan terbukti membawa gaya kepemimpinan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Namun, tantangan masih tetap ada. Budaya patriarki, minimnya pendidikan politik, beban ganda di rumah tangga, serta keterbatasan dukungan finansial dalam kontestasi politik menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk maju. Di beberapa daerah, potensi perempuan dinilai tinggi, tetapi ruang untuk berpartisipasi belum sepenuhnya terbuka. Karena itu, dukungan sistematis masih sangat dibutuhkan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, berbagai lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil aktif menyelenggarakan program penguatan kapasitas perempuan seperti pelatihan kepemimpinan, pendidikan pemilih, manajemen kampanye, dan pendampingan politik. Upaya ini bertujuan agar perempuan tidak sekadar memenuhi kuota, tetapi juga mampu tampil sebagai pemimpin strategis yang memiliki pengaruh nyata.
KPU di berbagai daerah, termasuk Papua Pegunungan, turut mendorong peningkatan partisipasi perempuan di setiap tahapan pemilu. Mulai dari sosialisasi yang berperspektif gender, penyediaan akses informasi yang ramah perempuan, hingga rekrutmen perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Pendekatan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan pemilu berjalan inklusif dan memberikan ruang adil bagi perempuan.
Dengan semakin menguatnya peran perempuan dalam politik lokal, Indonesia sedang menapaki transformasi penting menuju demokrasi yang lebih setara. Perempuan kini bukan hanya peserta, tetapi juga aktor utama dalam membangun pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Ke depan, keterlibatan perempuan diharapkan semakin luas sehingga dinamika demokrasi di tingkat akar rumput semakin kaya dan berdaya guna. (santha)
Baca juga : KPU Kabupaten Jayawijaya: Komitmen Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Pemilu 2029
