Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena, Di tengah meningkatnya kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, istilah integritas kembali menjadi fokus utama dalam diskursus etika publik dan tata kelola. Para ahli menilai bahwa integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi pondasi utama keberlangsungan negara, organisasi, dan kehidupan sosial. Dalam berbagai lembaga pemerintahan, nilai integritas kini menjadi standar wajib dalam evaluasi kinerja, pendidikan anti-korupsi, hingga pembentukan good governance.

Baca juga : Info Pemilu: Pusat Informasi Resmi Penyelenggaraan Demokrasi Indonesia

Memahami Konsep Integritas: Lebih dari Sekadar Kejujuran

Integritas secara etimologis berasal dari kata Latin integer, yang berarti utuh, tidak terpecah, atau konsisten. Dalam konteks etika, integritas merujuk pada keselarasan antara nilai, ucapan, dan tindakan. Para filsuf dan ilmuwan sosial menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi dalam etika moral. Menurut etika Aristotelian, integritas disebut sebagai “kebajikan karakter”, sementara pemikir modern menyebutnya sebagai fondasi kepribadian etis yang stabil. Integritas meliputi unsur-unsur:

1. Kejujuran (honesty)
2. Konsistensi antara prinsip dan tindakan
3. Tanggung jawab moral
4. Komitmen pada kebenaran
5. Keberanian mengambil risiko demi nilai yang diyakini benar
6. Nilai ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku individu dalam ruang publik maupun pribadi.

Integritas dalam Perspektif Kepemimpinan

Kajian kepemimpinan modern menempatkan integritas sebagai syarat utama bagi seorang pemimpin efektif. Dalam model Transformational Leadership, integritas mempengaruhi:

1. kredibilitas pemimpin,
2. kemampuan memengaruhi bawahan,
3. efektivitas pengambilan keputusan, dan
4. keberlanjutan organisasi.

Pemimpin tanpa integritas dapat menghasilkan krisis legitimasi, di mana masyarakat kehilangan kepercayaan sehingga institusi kehilangan kewibawaan.

Baca juga : Evaluasi Pemilu 2024: Pelajaran dan Harapan Menuju Demokrasi yang Lebih Kuat di 2029

Integritas dalam Pemerintahan dan Hukum

Di sektor pemerintahan, integritas terkait erat dengan:

1. anti-korupsi,
2. transparansi,
3. akuntabilitas pejabat publik, dan
4. penegakan hukum yang adil.

Lembaga seperti KPK, Ombudsman, dan BPK menjadikan integritas sebagai standar moral dasar dalam rekrutmen maupun audit perilaku pejabat. Dalam hukum tata negara, integritas adalah prasyarat untuk:

1. menjaga supremasi hukum,
2. memastikan independensi lembaga yudikatif,
3. menjalankan birokrasi yang bersih dan melayani.

Masyarakat dengan tingkat integritas rendah berpotensi menghadapi keruntuhan moral, meningkatnya budaya manipulasi, hingga merosotnya kepercayaan terhadap negara.

(ARD)

Referensi:

1. Stephen L. Carter — Integrity (1996).
2. Henry Cloud — Integrity: The Courage to Meet the Demands of Reality (2006).
3. Chris McMahon — The Ethics of Leadership (2006).