Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota  memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan lokal, mengoptimalkan pelayanan publik, mengelola pendapatan asli daerah (PAD), dan menjalankan pembangunan yang berbasis potensi lokal. Dengan peran yang jelas dan kapasitas yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi motor utama penyelenggaraan pemerintahan yang dekat dengan rakyat dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Baca Selengkapnya : Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya

Fungsi Utama Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki beberapa fungsi kunci dalam sistem otonomi:

• Pelaksana layanan publik: daerah menyediakan pendidikan dasar, layanan kesehatan primer, perizinan usaha mikro, dan layanan sosial sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
• Pembuat regulasi lokal: melalui DPRD dan kepala daerah, daerah menetapkan peraturan daerah (Perda) yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lokal.
• Pengelola sumber daya lokal dan fiskal: daerah mengelola PAD, aset daerah, dan investasi lokal untuk memperkuat kemandirian fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
• Koordinator pembangunan lokal: pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang melibatkan masyarakat, swasta, dan lembaga lainnya untuk sinergi antar-pemangku kepentingan.
• Kuliah teoritis menyebut bahwa peran pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam menyukseskan otonomi jika kapasitas dan kemampuannya memadai.

Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut UU

Menurut Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk urusan pemerintahan yang bersifat lokal, yaitu yang paling efektif dan efisien dilakukan oleh provinsi atau kabupaten/kota. Misalnya, kabupaten/kota mengurus pendidikan dasar, kesehatan primer, dan pelayanan dasar; sementara provinsi mengurus urusan yang lintas kabupaten/kota seperti pendidikan menengah, transportasi antarkabupaten, dan tata ruang provinsi. Kewenangan ini memberi ruang bagi daerah untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Tantangan yang Dihadapi Pemerintah Daerah

Walaupun peran dan kewenangan sudah diberikan, pemerintah daerah menghadapi tantangan nyata:

• Kapasitas aparatur yang tidak merata, beberapa daerah belum memiliki SDM dan sistem tata kelola yang memadai untuk menjalankan kewenangan penuh.
• Ketergantungan fiskal, meskipun diberi kewenangan, banyak daerah masih sangat tergantung pada transfer pusat dan belum optimal mengembangkan PAD.
• Koordinasi antar level pemerintahan, peralihan urusan atau penyerahan kewenangan sering menimbulkan kebingungan anggaran dan pelaksanaannya.
• Partisipasi masyarakat yang rendah, fungsi regulasi dan pembangunan lokal membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan agar kebijakan daerah tepat sasaran.
  Sebuah artikel menyebut bahwa meskipun daerah memiliki kewenangan, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada efektivitas “peran kuat” pemerintah daerah.

Strategi Memperkuat Peran Pemerintah Daerah

Untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam otonomi, beberapa strategi penting dapat diterapkan:

1. Peningkatan kapasitas daerah: Pelatihan aparatur, penerapan e-budgeting, dan modernisasi sistem manajemen pemerintahan daerah.
2. Diversifikasi dan optimalisasi PAD: Pemerintah daerah mendorong investasi lokal, pengembangan ekonomi kreatif, dan pengelolaan aset daerah agar tidak hanya mengandalkan transfer pusat.
3. Penguatan partisipasi publik: Membuka dialog dengan masyarakat, memfasilitasi perencanaan partisipatif, dan memperkuat pengawasan masyarakat terhadap belanja daerah.
4. Koordinasi lintas level pemerintahan: Forum rutin pusat-provinsi-kabupaten, regulasi yang jelas tentang penyerahan kewenangan, dan sinkronisasi rencana pembangunan nasional dan daerah.
   Dengan strategi-strategi tersebut, peran pemerintah daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat, tetapi agen perubahan yang memimpin pembangunan berbasis potensi dan kebutuhan lokal.

Baca juga artikel terkait :

• Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam Otonomi
• Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dan Swasta

Refernsi :

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
• Peranan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. FISIP Univ. Tri Kencana.
• Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. JIA STIALAN Bandung