Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya pada Kamis, 11 September 2025, mengikuti kegiatan Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai prinsip berkualitas, berkeadilan, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 mengenai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Melalui monitoring ini, KPU Kabupaten Jayawijaya memperoleh penguatan dalam penyelenggaraan pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan, baik dalam akses informasi, kemudahan layanan, maupun perlindungan hak-hak pemilih. KPU Jayawijaya menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, ramah, dan adaptif, sebagai bagian dari ikhtiar mendukung terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya pada Kamis, 11 September 2025, mengikuti Rapat Koordinasi Strategi Meningkatkan Nilai Indeks Pengelolaan Aset dan Penentuan Nilai Wajar Penjualan Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa dan BMN KPU RI. Rakor ini menghadirkan dua agenda utama, yakni: 1️⃣ Strategi Meningkatkan Nilai Indeks Pengelolaan Aset, yang disampaikan oleh Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, DJKN Kementerian Keuangan. 2️⃣ Tata Cara, Simulasi, dan Analisis Penghitungan Kertas Kerja Penentuan Nilai Limit Kendaraan Bermotor, yang dipaparkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I. Selain pemaparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sebagai langkah memperkuat tata kelola aset negara agar lebih transparan, akuntabel, dan bernilai guna. Melalui rakor ini, KPU Kabupaten Jayawijaya menegaskan komitmennya untuk mendukung pengelolaan aset negara yang efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. ✨

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya pada Kamis, 11 September 2025, mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III melalui Zoom daring bersama KPU Provinsi Papua Pegunungan dan delapan KPU Kabupaten se-Papua Pegunungan. Rapat koordinasi ini dibuka oleh KPU Provinsi Papua Pegunungan dan menjadi forum konsolidasi antar KPU Kabupaten dalam menjaga kualitas data pemilih. Dalam kesempatan tersebut, Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya, Niko Asso, selaku Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, menegaskan komitmen KPU Jayawijaya untuk memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu. “Kolaborasi dan sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam menjaga integritas data pemilih,” ujarnya. Melalui rakor daring ini, KPU Jayawijaya berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas data pemilih demi terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Wamena – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pembuatan berita di Aula KPU Papua Pegunungan, Jalan Pattimura No. 32, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (27/8/2025). Kegiatan yang berlangsung pukul 10.00–15.30 WIT ini diikuti jajaran KPU Provinsi serta delapan satuan kerja KPU kabupaten se-Papua Pegunungan, termasuk KPU Kabupaten Jayawijaya. Tujuannya, memperkuat kualitas produksi informasi publik yang positif, akurat, dan mudah dipahami masyarakat. Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan, Agus Filma, dalam sambutannya menegaskan komitmen KPU untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik. “Salah satu agenda kami adalah akselerasi perubahan terkait pelayanan informasi publik melalui pendekatan ‘SiDialogis’. Harapannya, KPU Papua Pegunungan akan terus menggelar Bimtek lanjutan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghasilkan informasi publik yang positif dan berkualitas,” ujarnya. Rangkaian kegiatan Bimtek diisi dengan pelatihan intensif yang disertai praktik langsung. Para peserta dibagi ke dalam kelompok untuk berlatih menyusun berita dalam beberapa paragraf, hingga melakukan simulasi wawancara. Melalui metode ini, seluruh peserta yang berasal dari KPU se-Papua Pegunungan diharapkan lebih aktif dan terampil dalam memproduksi informasi, khususnya dalam bentuk berita yang mudah dipahami masyarakat. Bimtek menghadirkan dua narasumber dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Papua. Ketua KI, Andriani Wali, memaparkan perbedaan informasi serta-merta dan informasi yang dikecualikan, sekaligus menekankan pentingnya keterbukaan. “Negara kita saat ini tidak bisa lagi menutup informasi publik, karena pada dasarnya informasi publik adalah hak masyarakat yang harus dikelola dengan baik,” jelasnya. Sementara itu, Wakil Ketua KI, Syamsuddin Levi, memberikan materi teknis mengenai cara menulis berita yang akurat, jelas, dan menarik. Ia menekankan bahwa berita yang disusun dengan baik bukan hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KPU. Melalui kegiatan ini, KPU Papua Pegunungan berharap seluruh jajaran, baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten, dapat menjadi agen informasi positif yang berkontribusi dalam menjaga transparansi dan meningkatkan pelayanan informasi publik.