Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena, Dalam sistem hukum Indonesia, referendum pernah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum,yang berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk menyetujui atau menolak hasil perubahan UUD 1945 oleh MPR. Namun, UU tersebut dicabut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999, sehingga saat ini referendum tidak lagi menjadi mekanisme resmi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kendati demikian, gagasan untuk menghidupkan kembali referendum sering muncul dalam konteks demokrasi partisipatif dan reformasi politik.

Tujuan Referendum

Referendum memiliki beberapa tujuan penting dalam sistem politik modern:

1. Memberikan legitimasi rakyat terhadap keputusan negara.

Keputusan yang diambil melalui referendum memiliki kekuatan moral dan politik yang lebih kuat.

2. Menjamin partisipasi langsung warga negara.

Referendum memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat tidak hanya memilih wakil, tetapi juga berperan langsung dalam kebijakan penting.

3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Pemerintah harus terbuka dalam menyampaikan isu-isu publik yang akan diputuskan melalui referendum.

4. Menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan politik.

Referendum mencegah terjadinya dominasi elite atau lembaga tertentu dalam pengambilan keputusan besar negara.

Kelebihan dan Kekurangan Referendum

Kelebihan:

1. Memberikan legitimasi kuat terhadap keputusan negara.
2. Memperkuat keterlibatan rakyat dalam politik.
3. Menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.

Kekurangan:

1. Biaya pelaksanaan tinggi dan membutuhkan logistik besar.
2. Potensi manipulasi opini publik melalui media dan kampanye politik.
3. Tidak semua rakyat memiliki pemahaman mendalam terhadap isu yang dipilih.

Referendum dan Demokrasi Langsung

Referendum adalah esensi dari demokrasi langsung, di mana rakyat berperan aktif menentukan arah negara tanpa perantara. Namun, dalam praktik modern, referendum sering dikombinasikan dengan sistem demokrasi perwakilan, untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan partisipasi publik.

Negara-negara seperti Swiss, Italia, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, telah membuktikan bahwa referendum dapat menjadi sarana efektif untuk memperkuat legitimasi pemerintahan.

Relevansi Referendum di Era Modern

Dalam era digital dan keterbukaan informasi, mekanisme referendum menjadi semakin mudah dan efisien. Teknologi e-voting dan media sosial dapat menjadi sarana untuk menampung aspirasi rakyat secara langsung, asalkan dijaga dengan sistem keamanan dan transparansi yang tinggi. Bagi Indonesia, wacana pelaksanaan referendum perlu dikaji secara matang terutama dalam konteks reformasi politik, otonomi daerah, dan amandemen konstitusi. (ARD)

Referensi:

1. Almond, Gabriel A. & Verba, Sidney. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton: Princeton University Press, 1963.
2. Sartori, Giovanni. The Theory of Democracy Revisited. Chatham House Publishers, 1987.
3. Kusnardi, Moh. & Saragih, Bintan R. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995.