Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Otonomi daerah adalah kebijakan desentralisasi yang memberi kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Tujuannya mempercepat pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal (PDRB), dan memperkuat sumber pendapatan daerah seperti PAD. Pelaksanaan otonomi juga didukung mekanisme pembiayaan lewat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan dari anggaran pusat ke daerah. Di lapangan, implementasi otonomi mencakup aspek hukum, struktur kelembagaan, mekanisme pendanaan, serta pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat  semuanya harus sinergis agar tujuan pemerataan dan percepatan pelayanan tercapai.

Kerangka Hukum Otonomi Daerah (UU No. 23 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah payung hukum utama yang mengatur otonomi daerah di Indonesia: siapa berwenang mengurus apa, kriteria kewenangan provinsi vs kabupaten/kota, serta prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas. UU ini menjabarkan urusan yang bersifat absolut (pusat), konkuren (dibagi), dan kewenangan lokal. Perubahan dan penyesuaian berikutnya (termasuk UU No. 9/2015 dan regulasi pelaksana lain) menegaskan pembagian urusan agar tidak tumpang tindih dan memberi batas jelas bagi pelaksanaan kewenangan daerah. Dokumen resmi UU tersedia di JDIH BPK.

Liat juga : Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, dan Dasar Hukumnya

Mekanisme Pembiayaan DAU, DAK, Dana Otsus dan Alur Penyaluran

Pembiayaan otonomi daerah bergantung besar pada transfer dari pusat: DAU (Dana Alokasi Umum) untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan penguatan belanja rutin; DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk membiayai program prioritas yang terukur; dan dana spesifik seperti Dana Otonomi Khusus untuk wilayah berkebutuhan khusus (mis. Papua). Perhitungan dan mekanisme penyaluran DAU/DAK diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK), dan penyaluran dilakukan dengan mekanisme berkala sering disertai persyaratan pelaporan dan kinerja. Pembaruan regulasi PMK (mis. PMK No.134/2023 dan turunan lainnya) mengatur formula dan kecenderungan mengaitkan alokasi dengan capaian kinerja

Struktur Pelaksanaan  Peran Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lapangan

Secara praktis:

• Provinsi mengurus hal-hal yang bersifat lintas kabupaten/kota atau efisiensi skala regional (mis. pendidikan menengah, tata ruang provinsi, transportasi antarkabupaten).
• Kabupaten/Kota menangani urusan yang paling dekat dengan warga (mis. pendidikan dasar, layanan kesehatan primer, pasar lokal, izin usaha mikro).
  Prinsipnya: urusan didelegasikan ke tingkat paling efektif dan efisien. Namun di lapangan, koordinasi antar-level seringkali menjadi tantangan terutama saat transisi urusan (mis. pengalihan pengelolaan pendidikan menengah) memerlukan penyesuaian anggaran dan kapasitas.

Mekanisme Pengawasan dan Pembinaan dari Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat (melalui Kemendagri dan kementerian teknis lain) memiliki tugas pembinaan, supervisi, dan pengendalian makro agar pelaksanaan otonomi tidak menyimpang dari tujuan nasional. Mekanisme pengawasan meliputi evaluasi perda/pergub, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), audit fiskal oleh BPK, serta arahan teknis (NSPK). Setkab dan Kemendagri juga rutin menerbitkan pedoman penyusunan LPPD dan melakukan pembinaan terhadap kepala daerah. Jika daerah gagal menetapkan peraturan pelaksana, pemerintah pusat dapat mengambil alih sebagian kewenangan sementara.

Baca Juga : Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Sistem Otonomi

Hambatan Utama dalam Implementasi

1. Kapasitas aparatur daerah yang bervariasi, belum semua daerah memiliki SDM & sistem perencanaan memadai.
2. Koordinasi lintas level yang lemah, tumpang tindih wewenang dan peralihan urusan memicu kebingungan anggaran.
3. Ketergantungan pada transfer pusat, beberapa daerah belum optimal meningkatkan PAD.
4. Potensi recentralization, kebijakan teknis nasional kadang membuat ruang manuver daerah terbatasi.
   Kajian akademis dan kajian kebijakan menyebutkan dilema antara memberi keleluasaan dan menjaga standar nasional sebagai faktor yang terus akan muncul dalam implementasi desentralisasi

Rekomendasi Praktis untuk Memperkuat Implementasi

• Perkuat kapasitas daerah: pelatihan perencanaan anggaran, e-budgeting, monitoring indikator kinerja.
• Reformulasi formula transfer: masukkan faktor biaya geografis untuk daerah kepulauan/pegunungan agar alokasi lebih adil.
• Perbaiki mekanisme koordinasi: forum provinsi-kabupaten berkala, pedoman teknis terpadu, dan alur penyerahan kewenangan yang jelas.
• Tingkatkan transparansi & partisipasi publik: buka data APBD, realisasi proyek, dan mekanisme pengaduan masyarakat.
  Langkah-langkah ini sudah diusulkan dan dibahas dalam berbagai peraturan pelaksana, makalah kebijakan, dan rekomendasi lembaga penelitian.