Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena - Halo Sobat Pemilih, tahukah kalian apa itu rapat paripurna? Dalam dunia pemerintahan dan lembaga legislatif, rapat paripurna merupakan forum tertinggi tempat anggota dewan berkumpul untuk mengambil keputusan penting secara bersama-sama. Rapat ini menjadi wadah musyawarah yang melibatkan seluruh anggota untuk menyetujui rancangan undang-undang, kebijakan, maupun laporan kinerja lembaga. Istilah “paripurna” sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “sempurna” atau “lengkap”, sehingga rapat ini mencerminkan keterlibatan penuh seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD, rapat paripurna menandakan puncak dari setiap tahapan pembahasan sebelum kebijakan resmi disahkan dan diberlakukan.

Rapat Paripurna

Rapat paripurna adalah sidang resmi tertinggi dalam lembaga legislatif yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan. Fungsinya untuk membahas dan memutuskan kebijakan, peraturan, atau rancangan undang-undang yang telah dibahas di tingkat komisi atau panitia khusus. Dalam rapat ini, setiap anggota memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, mengajukan pendapat, serta memberikan suara terhadap keputusan yang akan diambil. Rapat paripurna menjadi simbol transparansi, keterbukaan, dan partisipasi kolektif dalam sistem demokrasi.

Baca Juga : Makna dan Proses Rapat Pleno: Dasar Pengambilan Keputusan Resmi

Etimologi dan Dasar Hukum

Secara etimologis, kata “paripurna” berasal dari bahasa Sanskerta pari (seluruh) dan purna (penuh), yang berarti “sepenuhnya lengkap”. Istilah ini menggambarkan kehadiran penuh semua anggota dalam satu forum resmi.
Dalam konteks hukum, pelaksanaan rapat paripurna diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa rapat paripurna adalah forum pengambilan keputusan tertinggi yang wajib dihadiri minimal separuh dari total anggota, dengan hasil keputusan ditetapkan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

Tujuan dan Fungsi Rapat Paripurna

Rapat paripurna memiliki beberapa tujuan penting, di antaranya:

1. Menetapkan keputusan akhir terhadap rancangan undang-undang atau kebijakan.
2. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban lembaga legislatif kepada publik.
3. Menjalankan fungsi pengawasan dan representasi rakyat.
4. Mengukuhkan hasil pembahasan dari komisi dan badan legislasi.

Selain itu, rapat paripurna juga berfungsi sebagai sarana evaluasi, di mana hasil kerja setiap komisi dapat dipresentasikan dan dikritisi secara terbuka untuk peningkatan kualitas kebijakan.

Tahapan Pelaksanaan Rapat Paripurna

Rapat paripurna biasanya melalui beberapa tahapan berikut:

1. Pembukaan oleh pimpinan dewan.
2. Pembacaan agenda dan tata tertib rapat.
3. Penyampaian laporan hasil pembahasan dari komisi.
4. Penyampaian pandangan umum fraksi.
5. Tanggapan pemerintah (jika terkait RUU).
6. Musyawarah dan pengambilan keputusan.
7. Penutupan rapat oleh pimpinan.

Setiap tahapan dilakukan secara terbuka dan sering kali disiarkan publik agar masyarakat dapat mengikuti prosesnya.

Baca Juga : Mengenal Tiga Sistem Pemerintahan di Dunia Secara Lengkap

Pentingnya Rapat Paripurna dalam Demokrasi

Rapat paripurna menjadi simbol nyata dari prinsip kedaulatan rakyat karena seluruh kebijakan publik yang akan berlaku harus mendapat persetujuan dari perwakilan rakyat. Melalui forum ini, rakyat diwakili oleh para legislator dalam menentukan arah pembangunan dan hukum negara. Dengan demikian, rapat paripurna bukan hanya formalitas, tetapi juga wujud nyata transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan demokratis.(Ar)

Referensi:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
• Kementerian Sekretariat Negara RI – Penjelasan Mekanisme Rapat Paripurna DPR.
• DPR RI – Tata Tertib Rapat Paripurna Tahun 2024.
• Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) – Arti kata “paripurna”.
• BPHN Kemenkumham – Dasar Hukum dan Prosedur Persidangan Paripurna.