Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena, Sejarah KPU Indonesia dimulai sejak era Reformasi 1998, ketika bangsa ini bertekad membangun sistem pemilu yang jujur, adil, dan mandiri. Pembentukan KPU pertama tahun 1999 menjadi tonggak penting lahirnya lembaga penyelenggara pemilu independen, yang terus berevolusi dari masa ke masa hingga kini menjadi pilar utama demokrasi di Indonesia.

Baca Juga : Wajah Demokrasi Lokal Pasca Pemilu Nasional pada Pilkada Kabupaten Jayawijaya 2024

Awal Berdirinya KPU di Era Reformasi 1998

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia lahir sebagai tonggak demokrasi pasca Reformasi 1998. Pembentukan KPU pertama pada 1999 menandai babak baru penyelenggaraan pemilu yang bebas dari intervensi pemerintah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, KPU pertama beranggotakan 53 orang dari unsur pemerintah dan partai politik, dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie.

Namun, sistem ini dinilai masih belum sepenuhnya mandiri. Karena itu, pada masa KPU kedua (2001–2007), komposisi berubah menjadi 11 anggota dari kalangan akademisi dan LSM — dipilih Presiden Abdurrahman Wahid pada 11 April 2001. Langkah ini memperkuat independensi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.

Transformasi Menuju KPU yang Independen dan Profesional

Memasuki periode ketiga (2007–2012), melalui Keppres No. 101/P/2007, KPU beranggotakan tujuh orang dari unsur profesional, peneliti, birokrat, dan mantan anggota KPU provinsi. Sejak saat itu, arah pembenahan kelembagaan semakin jelas: menciptakan KPU yang mandiri, profesional, dan kredibel di mata publik.

Kesadaran akan pentingnya lembaga pemilu yang bersih melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mempertegas sifat KPU sebagai lembaga nasional, tetap, dan mandiri. UU ini juga menjadi dasar terbentuknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas independen.

Membangun Jantung Demokrasi yang Ramping dan Inklusif

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi tonggak penting yang mengubah cara kita menyelenggarakan pemilu. Bukan sekadar perubahan kosmetik, UU ini hadir untuk memperkuat fondasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Salah satu terobosan paling progresif adalah perampingan jumlah anggota KPU, dari sebelas menjadi tujuh orang, disertai penegasan yang membanggakan: wajib ada kuota minimal 30% keterwakilan perempuan. Ini adalah langkah nyata menuju kepemimpinan yang lebih seimbang dan inklusif.

Untuk memastikan stabilitas, KPU kini menancapkan struktur permanen yang solid hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota—layaknya tulang punggung yang kuat. Sementara itu, pasukan pelaksana di lapangan (seperti PPK, PPS, dan KPPS) bekerja secara ad hoc (sementara) dan sigap, siap bergerak sesuai kebutuhan tahapan pemilu.

Tak kalah penting, untuk menjaga kesucian dan integritas seluruh proses, lahirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berfungsi sebagai palang pintu moral. DKPP inilah yang memastikan setiap anggota KPU dan Bawaslu menjalankan tugasnya dengan hati nurani, sehingga aspirasi kita semua benar-benar teramankan.

Pemilu Serentak dan Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Perjalanan panjang reformasi pemilu mencapai babak penting ketika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Effendi Gazali pada 2014 melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Putusan ini memerintahkan agar Pemilu Presiden dan Legislatif digelar serentak, yang akhirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

UU ini mengintegrasikan tiga undang-undang sebelumnya, sekaligus menyatukan sistem pemilu nasional. Sejak saat itu, KPU memiliki tugas lebih besar dalam mengatur seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran peserta, penetapan calon, pemutakhiran data pemilih, hingga rekapitulasi hasil suara.

Tugas dan Wewenang KPU dalam UU No. 7 Tahun 2017

KPU memiliki tugas utama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Pemilu, di antaranya:

• Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilu

• Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU

• Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan

• Mengumumkan hasil rekapitulasi dan penetapan calon terpilih

• Melakukan sosialisasi dan evaluasi seluruh tahapan pemilu

Sementara dalam Pasal 13, KPU juga berwenang menetapkan peserta pemilu, mengesahkan hasil rekapitulasi nasional, membentuk struktur penyelenggara di semua tingkatan, serta menunjuk auditor publik untuk mengaudit dana kampanye.

Daftar Ketua KPU dari Masa ke Masa

Berikut daftar Ketua KPU Republik Indonesia sejak Reformasi:

1. Rudini (1999–2001)

2. Nazaruddin Sjamsuddin (2001–2005)

3. Abdul Hafiz Anshari (2007–2012)

4. Husni Kamil Manik (2012–2016)

5. Arief Budiman (2017–2021)

6. Hasyim Asy’ari (2022–2024)

7. Mochammad Afifuddin (2024-2027)

Kesimpulan

Sejarah KPU Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dalam memperkuat fondasi demokrasi bangsa. Dari lahirnya lembaga ini di masa reformasi 1998 hingga transformasi ke era digital, KPU terus berkembang menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, transparan, dan profesional. Setiap perubahan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan suara rakyat benar-benar menjadi penentu arah pembangunan negara. Dengan terus beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan tantangan zaman, KPU Indonesia membuktikan komitmennya sebagai garda terdepan dalam menjaga kemurnian demokrasi di Indonesia. (Ar)

Baca Juga : Gubernur Pertama Papua Pegunungan John Tabo

Referensi:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).