Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Pemilihan Umum (Pemilu) berfungsi sebagai fondasi utama demokrasi di Indonesia, di mana hak rakyat dijamin melalui regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta pelaksanaan transparan yang didukung oleh KPU dan penerapan sistem, utamanya Sistem Proporsional, untuk menentukan arah pembangunan negara.

Baca juga: KPU Jayawijaya Ajak Warga Cek Mandiri DPT Online, Satu Suara Penting untuk Demokrasi

Rakyat

Pemilihan umum atau pemilu berfungsi sebagai salah satu fondasi utama dalam penerapan prinsip demokrasi di Indonesia. Lewat mekanisme ini, warga negara diberikan kesempatan untuk memilih perwakilan dan pemimpin mereka secara langsung, terbuka, tanpa tekanan, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu bukan hanya sebagai alat untuk memberikan legitimasi kepada penguasa, tetapi juga sebagai platform bagi partisipasi politik publik yang menentukan arah pembangunan negara.

Secara umum, regulasi pemilu di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, yang menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan pemilu legislatif, presiden, dan pemilihan kepala daerah.

Tiga Jenis Sistem dalam Pemilu

Dalam konteks teori dan praktik politik, terdapat tiga jenis sistem pemilu utama, yakni sistem mayoritas, sistem proporsional, dan sistem campuran.

1. Sistem Mayoritas (First Past the Post) yaitu pemenang ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh di setiap daerah pemilihan. Model ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris.
2. Sistem Proporsional yaitu kursi di badan legislatif dibagikan berdasarkan proporsi suara yang diraih oleh setiap partai politik. Model ini diterapkan di Indonesia untuk pemilihan legislatif.
3. Sistem Campuran yaitu menggabungkan elemen mayoritas dan proporsional guna mempertahankan keseimbangan dalam perwakilan individu dan partai.

Perkembangan Sistem Pemilu di Indonesia

Sejak pelaksanaan pemilu perdana pada tahun 1955, sistem pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Reformasi politik setelah tahun 1998 membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pemilu menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bersifat independen menjadi tonggak penting dalam menjaga integritas demokrasi.

Selain itu, kemajuan teknologi digital juga mendukung peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya sistem seperti Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik), proses penghitungan suara kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan transparan.

Baca juga: Transparansi Hukum di Era Serba Digital: JDIH Jadi Pilar Utama Akses Informasi Publik