Artikel KPU Kab. Jayawijaya

Wamena — Menjelang pesta demokrasi, arus informasi tentang pemilu dan pilkada semakin deras, terutama di media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi dapat dipercaya. Banyak hoaks pemilu disebarkan untuk memengaruhi opini publik, bahkan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap KPU, Bawaslu, dan proses demokrasi itu sendiri.

Karena itu, penting bagi warga untuk meningkatkan partisipasi cerdas, dengan mengenali tanda-tanda berita palsu dan memverifikasi setiap informasi sebelum membagikannya.

Apa Itu Hoaks Pemilu dan Mengapa Berbahaya?

Hoaks pemilu adalah informasi palsu atau menyesatkan yang dikaitkan dengan tahapan pemilu, calon, atau hasil pemungutan suara. Hoaks dapat memecah belah masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem demokrasi.

Contohnya, kabar palsu tentang manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) atau isu penggelembungan suara yang tidak benar. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan dan menurunkan tingkat partisipasi warga dalam menggunakan hak pilihnya.

Bagaimana Cara Membedakan Hoaks dan Fakta di Media Sosial?

1. Periksa sumber berita. Pastikan berasal dari situs resmi seperti KPU RI, Bawaslu, atau Kominfo.
2. Cermati judul dan isi. Hoaks sering menggunakan bahasa sensasional dan memancing emosi pembaca.
3. Gunakan situs cek fakta. Anda bisa memanfaatkan cekfakta.com atau TurnBackHoax.id untuk memastikan kebenarannya, atau bisa analisasi di website resmi instansi terkai
4. Periksa tanggal berita. Banyak hoaks memakai berita lama yang diputar ulang.

Baca Juga : Cara Memeriksa Fakta dan Sumber Berita Politik di Media Sosial

Bagaimana Literasi Digital Membantu Melawan Hoaks?

Literasi digital adalah kemampuan memahami dan memanfaatkan informasi secara bijak. Dalam konteks pemilu, literasi digital membantu masyarakat mengenali informasi yang benar, tidak mudah terprovokasi, dan mampu memfilter konten negatif.

Kegiatan edukatif dari sekolah, kampus, dan komunitas dapat memperkuat pemahaman publik akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil.

Pelajari lebih lanjut di artikel Langkah Nyata Menjaga Pemilu Damai Melalui Literasi Digital

Apa Peran KPU dan Bawaslu dalam Menangkal Hoaks Pemilu?

KPU dan Bawaslu berperan penting dalam mengedukasi masyarakat. KPU menyediakan kanal resmi klarifikasi berita, sementara Bawaslu membuka ruang pelaporan untuk konten yang berpotensi menyesatkan.  

Selain itu, Kominfo turut mengawasi dan menindak akun penyebar hoaks politik selama masa kampanye. Sinergi antar lembaga ini menjadi kunci menciptakan pemilu yang damai

Apa yang Bisa Dilakukan Pemilih?

Sebagai pemilih cerdas, masyarakat dapat:

1. Memastikan diri terdaftar di DPT melalui situs resmi KPU (lihat juga artikel terkait: Cara Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT)).
2. Tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi.
3. Mendorong partisipasi warga lain agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Apa Bahaya Penyebaran Berita Hoaks bagi Demokrasi?

Hoaks dapat merusak tatanan demokrasi karena membuat masyarakat sulit membedakan fakta dan opini. Dalam jangka panjang, hoaks bisa:

• Menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, KPU, dan lembaga negara.
• Merusak prinsip demokrasi dan pemilu yang jujur serta adil.
• Memicu perpecahan sosial dan konflik antar kelompok masyarakat.
• Membentuk opini publik yang salah akibat paparan berita palsu berulang.
• Menurunkan kualitas partisipasi politik warga karena salah informasi.
• Menghambat literasi digital dan kemampuan berpikir kritis masyarakat.
• Mengancam stabilitas nasional serta keamanan politik di masa pemilu

Dalam konteks partisipasi warga, hoaks membuat masyarakat apatis enggan memilih karena merasa sistem tidak adil. Padahal, keikutsertaan dalam pemilu adalah bentuk nyata menjaga demokrasi Pancasila.

Apakah Menyebarkan Berita Hoaks Bisa Dipidana?

Ya. Penyebaran hoaks termasuk tindak pidana yang dapat dijerat dengan hukum di Indonesia.
Beberapa dasar hukumnya antara lain:

• Pasal 28 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016:

  “Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen di media elektronik dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.”

• Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946:

  “Barang siapa dengan sengaja menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, diancam pidana penjara hingga 10 tahun.”

• UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 521 dan 523:

  Melarang setiap orang menyebarkan berita bohong terkait tahapan pemilu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, penyebaran hoaks bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran hukum.Pelajari Selengkapnya  cara melaporkan berita Hoax dalam demokrasi